Makassar, Bineka.co.id – Sejumlah akademisi dan peneliti dari Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin menilai pemerintah Indonesia perlu meninjau kembali keterlibatannya dalam forum Board of Peace (BoP).
Pandangan tersebut disampaikan melalui diskusi kelompok terarah yang difasilitasi Laboratorium HI FISIP Universitas Hasanuddin.
Kepala Lanoratorium HI Unhas, Adi Suryadi Culla menyampaikan bahwa partisipasi Indonesia dalam BoP sebaiknya dihentikan karena dinilai tidak memberikan keberpihakan nyata terhadap Palestina serta berpotensi melemahkan posisi Indonesia dalam diplomasi multilateral.
“Forum yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu juga dinilai tidak sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia.,” tegasnya dalam keterangan tertulis, Sabtu 14 Maret 2026.
Selain itu, struktur organisasi BoP dianggap memperlihatkan hubungan keanggotaan yang tidak setara dan menimbulkan ambiguitas terkait posisi kepemimpinan Amerika Serikat dalam forum tersebut.
Dalam laporan kajian tersebut, akademisi HI Unhas mendorong pemerintah yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto untuk menarik Indonesia dari forum tersebut dengan sejumlah pertimbangan.
Pertama, langkah keluar dari BoP dipandang sebagai bentuk konsistensi Indonesia terhadap amanat konstitusi dan prinsip politik luar negeri bebas aktif.
“Diplomasi Indonesia dinilai harus tetap berlandaskan dukungan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina serta memperkuat kerja sama multilateral dan regional.,” jelasnya.
Kedua, secara historis Indonesia memiliki reputasi sebagai negara yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina serta menolak pendekatan unilateral dalam hubungan internasional. Reputasi tersebut dinilai menjadi modal diplomasi penting yang selama ini membuat Indonesia dihormati di berbagai forum internasional.
Ketiga, Indonesia dinilai perlu mempertegas komitmennya terhadap multilateralisme dan tidak menormalisasi forum ad hoc yang berpotensi menggeser peran lembaga internasional yang telah mapan.
Keempat, eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah dinilai telah menimbulkan biaya ekonomi yang besar bagi banyak negara. Dengan berada di luar kerangka BoP, Indonesia dianggap dapat memiliki posisi yang lebih independen untuk mendorong Amerika Serikat, Israel, Iran, serta negara lain yang terlibat konflik agar menempuh jalur diplomasi.
Kelima, dorongan untuk keluar dari BoP juga dinilai tidak bertentangan dengan sikap Presiden Prabowo. Sebelumnya, presiden disebut telah membuka kemungkinan penarikan diri Indonesia dari forum tersebut apabila dinilai tidak membawa manfaat bagi Palestina dan tidak sejalan dengan kepentingan nasional.
Tinggalkan Balasan