Makassar, Bineka.co.id – Isu dugaan rangkap jabatan yang menyeret nama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Kadinkes Sulsel), Evi Mustikawati Arifin, menjadi perhatian publik setelah beredarnya pemberitaan di media online dan media sosial terkait struktur internal RSUD Haji Makassar.
Menanggapi hal tersebut, Dokter Evi menegaskan bahwa informasi yang beredar tidak sesuai fakta dan menepis tudingan dirinya masih merangkap jabatan sebagai Direktur RSUD Haji.
“Terkait berita ini semua tidak benar. Sejak 1 November saya sebagai kadis kesehatan dan sejak saat itu sy tdk lagi menjabat Direktur di Rs Haji. Dr. Rachma syahrir, SpKK. MKes yang menggantikan saya sebagai direktur defenitif Rs Haji,” jelasnya.
Ia menerangkan, keberadaan papan struktur organisasi yang masih mencantumkan namanya tidak dapat dijadikan dasar dugaan rangkap jabatan karena hal tersebut hanya menyangkut aspek teknis administrasi internal.
“Bisa saja papan struktur itu belum diganti, itu hal biasa. Tapi secara Administrasi saya bukan lagi Direktur RS Haji semenjak dilantik sebagai Kepala Dinas Kesehatan,” lanjutnya.
Dokter. Evi juga mengimbau masyarakat agar lebih selektif dalam menerima informasi yang beredar di ruang digital dan tidak mudah terpancing oleh kabar yang belum terverifikasi.
“Saya sekali lagi menegaskan tidak ada rangkap Jabatan hingga hari ini, jadi saya sampaikan kepada publik bahwa berita yang beredar tidak benar,” tegasnya.
Diketahui, Prof. Evi resmi dilantik sebagai Kadinkes Sulsel pada 1 November 2025. Pelantikan tersebut menandai pergantian kepemimpinan di sektor kesehatan daerah dengan fokus melanjutkan program peningkatan layanan kesehatan masyarakat.
Selama memimpin Dinas Kesehatan Sulsel, sejumlah capaian turut dicatatkan. Di antaranya penghargaan terbaik Regional 2 Nasional dalam Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dengan jumlah partisipasi tertinggi pada Desember 2025.
Selain itu, Dinas Kesehatan Sulsel juga memperkuat deteksi dini kanker serviks melalui pemeriksaan HPV DNA sebagai upaya menekan angka kasus pada perempuan.
Program percepatan deteksi tuberkulosis turut menjadi perhatian melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk penyaringan kelompok berisiko di sejumlah instansi pemerintahan.
Upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan pegawai juga terus didorong, bersamaan dengan pemerataan sumber daya manusia kesehatan agar pelayanan rumah sakit dan fasilitas kesehatan lebih merata di berbagai wilayah Sulawesi Selatan.
Tinggalkan Balasan