Rembang, Bineka.co.id – Semangat perjuangan Raden Ajeng Kartini dinilai tetap relevan dalam mendorong budaya integritas, keberanian berpikir kritis, dan kepemimpinan perempuan di tengah tantangan tata kelola modern serta isu kesetaraan gender.
Pesan tersebut mengemuka dalam Inspiring Talkshow bertema “Kartini Menginspirasi: Berjiwa Independen, Teguh Berintegritas” yang digelar di Museum R.A. Kartini, Rembang, Jawa Tengah, Senin.
Dalam forum tersebut, Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Sophia Wattimena, menyoroti pentingnya meneladani nilai-nilai Kartini dalam membangun budaya kerja yang independen dan berintegritas.
Menurut Sophia, perempuan memiliki posisi strategis dalam penguatan tata kelola, baik di sektor publik maupun sektor jasa keuangan. Meski demikian, peningkatan peran perempuan masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kesetaraan dan kekerasan berbasis gender.
“Dalam birokrasi, sekitar 57 persen aparatur sipil negara adalah perempuan. Pada saat yang sama, sepanjang tahun 2025 tercatat lebih dari 1.000 kasus kekerasan berbasis gender, dengan sekitar 80 persen korbannya adalah perempuan,” kata Sophia.
Ia menilai perempuan memiliki kontribusi penting dalam membangun generasi yang menjunjung integritas, mulai dari peran sebagai pendidik pertama di lingkungan keluarga hingga pengelola ekonomi rumah tangga.
Sophia juga menekankan bahwa penguatan peran perempuan selaras dengan agenda pembangunan nasional, khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, kesetaraan gender, reformasi tata kelola, serta pemberantasan korupsi.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, yang hadir secara daring, menyampaikan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi negara.
“Dalam tata kelola pemerintahan modern, integritas dan independensi bukan sekadar nilai moral. Integritas merupakan fondasi dari kepercayaan publik,” ujar Rini.
Menurutnya, tanpa integritas, kebijakan yang baik berisiko kehilangan legitimasi, sementara institusi negara akan sulit menjalankan peran secara efektif tanpa kepercayaan masyarakat.
Ia menjelaskan, berbagai organisasi internasional seperti Organisation for Economic Co-operation and Development, Group of Twenty, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa menempatkan pengelolaan konflik kepentingan sebagai pilar penting dalam sistem integritas publik.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Amurwani Dwi Lestariningsih, menilai perempuan masih menghadapi hambatan struktural di ruang publik, termasuk stereotip gender dan keterbatasan akses menuju posisi strategis.
“Untuk mengatasi tantangan tersebut, perempuan perlu bersikap tegas dan jujur dalam meraih cita-cita, sambil tetap menjaga nilai etika dan integritas,” ujarnya.
Talkshow ini menghadirkan sejumlah tokoh perempuan nasional, di antaranya Myrtha Soeroto, dr. Martha Muliana, Harmusa Oktaviani, dan Nawal Arafah Yasin.
Kegiatan berlangsung secara hybrid dengan partisipasi sekitar 220 peserta secara langsung dan lebih dari 4.500 peserta daring dari berbagai kalangan, termasuk akademisi, lembaga pemerintah, pelaku industri jasa keuangan, hingga mahasiswa.
Tinggalkan Balasan