Makassar, Bineka.co.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperkuat pemberdayaan UMKM melalui digitalisasi pengadaan barang dan jasa. Pemprov mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota mengoptimalkan aplikasi Bajubodo sebagai e-marketplace resmi pemerintah daerah.
Gubernur Sulsel melalui Asisten II Andi Darmawan Bintang menyampaikan imabuan tersebut. Beliau berbicara dalam Sosialisasi Optimalisasi Pemanfaatan E-Marketplace Sulsel di Ruang Pola Kantor Gubernur, Kamis (23/7/2026).
Kegiatan ini turut menghadirkan Kepala Biro PBJ Setda Sulsel Irawan Dermayasamin Ibrahim. Perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan hadir mengikuti acara tersebut.
Andi Darmawan mengajak kepala daerah menjadikan Bajubodo sebagai gerakan bersama. Langkah ini memperluas peluang UMKM lokal masuk ke ranah belanja pemerintah.
”Saya mengimbau kepada seluruh bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan beserta jajaran UKPBJ di daerah masing-masing untuk dapat melatih, mengajak, dan mendampingi pelaku UMKM agar mendaftarkan produk unggulannya,” ujarnya.
Aplikasi Bajubodo mempermudah pengadaan kebutuhan kantor secara transparan dan digital. Layanan ini mencakup konsumsi rapat, alat tulis kantor, hingga jasa lokal dengan nilai transaksi hingga Rp200 juta.
Kepala Biro PBJ Irawan Dermayasamin Ibrahim menyatakan aplikasi ini terus dikembangkan secara bersama. Pemerintah kini juga telah merilis aplikasi versi Bajubodo Mobile berbasis Android.
Aplikasi milik Pemprov Sulsel ini ada sejak tahun 2023, ayang 30.777 produk dan 1.046 PJ UMKM lokal dengan transaksi 2025 sebesar Rp45,61 miliar.
Optimalkan Aplikasi Bajubodo untuk UMKM
Pengembangan fitur baru termasuk manajemen fee sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fitur ini memperkuat ekosistem pengadaan digital sekaligus mendongkrak pendapatan daerah.
”Selain penguatan digitalisasi pengadaan dan pemberdayaan penyedia serta badan usaha lokal, pengembangan ini diharapkan menjadi alat untuk memudahkan pemantauan penggunaan produk lokal di seluruh kabupaten/kota, sekaligus menjadi sumber PAD baru bagi pemerintah daerah,” katanya.
Irawan juga mengajak UKPBJ kabupaten/kota mendampingi pelaku UMKM secara aktif. Pendampingan ini memastikan pejabat pengadaan semakin memanfaatkan aplikasi Bajubodo.
Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP Patria Susantosa memberikan arahan penting. Beliau mengapresiasi langkah progresif Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Kebijakan pasar digital mendorong UMKM mendaftarkan produk mereka secara berkelanjutan. Kepastian transaksi harian akan menumbuhkan ekosistem ekonomi digital di daerah
Tinggalkan Balasan