Jakarta, Bineka.co.id – Ketua Komisi XI DPR RI Mokhamad Misbakhun menilai sektor jasa keuangan menjadi salah satu kontributor penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini ia ungkapkan saat menghadiri Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) 2026 bertema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Sinergi Kebijakan Lintas Sektor” di Balai Kartini, Senin, 25 Mei 2026.
Menurutnya, pembiayaan yang tepat sasaran dapat memperkuat UMKM, meningkatkan daya beli masyarakat, dan pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan produk domestik bruto (PDB).
“Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada OJK yang selalu ingin mengkonsolidasikan semua tugas sektor jasa keuangan dengan pemerintah daerah, kemudian membangun akselerasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Langkah ini menjadi tanggung jawab kita semua supaya pembangunan itu dirasakan oleh seluruh masyarakat di seluruh Indonesia,” kata Misbakhun.
Dikesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa berbagai tantangan dinamika global saat ini tidak boleh menurutkan optimisme Indonesia. Justru inilah saat untuk kita membuktikan bahwa kekuatan Indonesia salah satunya adalah dari kekuatan ekonomi di daerahnya.
“Mari kita cintai Indonesia dengan bersama-sama, bersinergi, berkolaborasi mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah yang nantinya kita harapkan akan menyokong pertumbuhan ekonomi nasional supaya Indonesia ke depan semakin maju dan semakin sejahtera,” kata Friderica.
Friderica menjelaskan, sejak 2024 OJK telah mengembangkan Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) yang berfokus pada optimalisasi potensi ekonomi unggulan di berbagai daerah melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga guna membangun ekosistem pendukung yang berkelanjutan.
Hingga saat ini, program tersebut telah diterapkan di 40 kabupaten dan kota dengan fokus pada sektor agrikultur dan ekonomi kreatif, termasuk di Sumatera Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta.
Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Hernawan Bekti Sasongko mengatakan program tersebut diharapkan mampu memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kita terus mendorong PED ini semakin luas agar bisa memberikan kontribusi yang nyata di daerah melalui berbagai kolaborasi yang bisa membangun ekosistem program prioritas di daerahnya,” kata Hernawan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional tidak dapat dipisahkan dari perkembangan ekonomi di daerah. Karena itu, pemerintah terus memperkuat berbagai kebijakan yang mendukung akselerasi ekonomi daerah.
“Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) senantiasa digenjot dan diharapkan dapat mendorong perekonomian di daerah. Pemerintah juga mendorong digitalisasi melalui berbagai kegiatan ekonomi. Selain itu, pemerintah juga mendorong industri semikonduktor di daerah, proses hilirisasi, serta mempersiapkan SDM yang andal,” kata Airlangga.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi sebagai fondasi penguatan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
“Kita harus bergerak bersama untuk mewujudkan ekonomi yang kuat. Ekonomi daerah yang kuat bukan hanya memiliki anggaran daerah yang besar tetapi bagaimana daerah mampu mengubah anggaran menjadi layanan, layanan menjadi produktivitas dan produktivitas menjadi kesejahteraan. Pertumbuhan tidak dimulai dari angka, pertumbuhan dimulai ketika kebijakan pusat dan daerah bergerak bersama dan manfaatnya dirasakan sampai rumah tangga,” kata Juda.
Program PED dijalankan melalui sejumlah tahapan, mulai dari pemetaan potensi ekonomi unggulan daerah melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), penguatan kolaborasi multipihak, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor jasa keuangan dan sektor riil, hingga optimalisasi pemanfaatan produk keuangan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah.
Di Sumatera Selatan, program ini difokuskan pada pengembangan ekosistem kopi dari hulu hingga hilir. Produksi kopi nasional pada 2025 tercatat mencapai 832,7 ribu ton dan berpotensi meningkat hingga 1,2 juta ton per tahun melalui optimalisasi produktivitas lahan serta penguatan industri pengolahan kopi yang memiliki valuasi hingga Rp129 triliun.
Di Jawa Timur, OJK mengembangkan ekosistem susu sapi perah untuk memperkuat rantai pasok pangan nasional. Sektor tersebut memiliki nilai ekonomi sekitar Rp49,5 triliun dan diperkuat melalui peningkatan produktivitas, pemanfaatan teknologi, serta perluasan akses pembiayaan.
Sementara itu, di Jawa Tengah program difokuskan pada pengembangan komoditas padi, jagung, dan rajungan yang memiliki potensi ekonomi hingga Rp1.684 triliun sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional.
Adapun di Jakarta, Program PED diarahkan pada pengembangan sektor ekonomi kreatif, termasuk industri film dan konten kreatif yang diproyeksikan memiliki potensi nilai ekonomi mencapai Rp2.130 triliun pada 2029.
Ke depan, OJK akan terus memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk memperluas implementasi Program Pengembangan Ekonomi Daerah di berbagai wilayah Indonesia. Program tersebut diharapkan menjadi salah satu instrumen penting dalam menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berawal dari daerah dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Tinggalkan Balasan