Bineka.co.id, Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan komitmennya untuk mempercepat penanganan infrastruktur transportasi pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Komitmen tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI bertema Penanganan Pasca Bencana di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatra Utara (Sumut) dan Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) di Jakarta, Selasa (27/1).
“Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk terus mempercepat penanganan infrastruktur transportasi pasca bencana di wilayah Sumatra secara terkoordinasi, terukur, dan berkelanjutan. Seluruh langkah yang kami lakukan berorientasi pada pemulihan konektivitas, keselamatan transportasi, serta dukungan terhadap distribusi logistik dan aktivitas masyarakat di wilayah terdampak,” ujar Menhub Dudy.
Menhub menjelaskan, penanganan pascabencana tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta seluruh jajaran pemerintah mengerahkan sumber daya secara maksimal. Dalam kerangka tersebut, Kemenhub menjalankan mandat di sektor infrastruktur transportasi melalui perbaikan, peningkatan, hingga pembangunan kembali prasarana dan sarana yang terdampak bencana.
“Seluruh langkah yang kami ambil mengacu pada Rencana Induk dan Rencana Aksi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang terintegrasi lintas kementerian dan lembaga. Kami sangat berharap dukungan, masukan, dan pengawasan dari Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI agar pelaksanaan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi ini dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah terdampak,” terang Menhub Dudy.
Di Provinsi Aceh, bencana berdampak pada berbagai infrastruktur transportasi, antara lain tiga Terminal Tipe A, tiga Terminal Tipe B, dua Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor, serta jalur rel kereta api lintas Muara Satu–Kuta Blang sepanjang 30 kilometer dengan 65 titik terdampak. Kerusakan juga terjadi pada perlengkapan keselamatan jalan seperti marka, rambu, Alat Penerangan Jalan, chevron, lampu peringatan, dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.
“Kondisi ini tentu memengaruhi kelancaran arus barang dan orang di wilayah Aceh. Karena itu, penanganan darurat di daerah ini kami prioritaskan pada pemulihan fungsi konektivitas dasar,” ungkapnya.
Sementara di Sumatra Utara, bencana berdampak pada satu Terminal Tipe A serta jalur rel kereta api lintas Medan–Binjai dan Binjai–Besitang dengan total panjang 99 kilometer dan 88 titik lokasi terdampak. Kerusakan juga ditemukan pada marka, rambu, Alat Penerangan Jalan, guardrail, serta lampu peringatan yang berpotensi mengganggu keselamatan lalu lintas.
Adapun di Sumatra Barat, bencana memengaruhi satu Terminal Tipe A dan jalur rel kereta api lintas Padang–Lubuk Alung–Kayu Tanam sepanjang 52 kilometer dengan delapan titik terdampak. Kerusakan juga terjadi pada marka, rambu, Alat Penerangan Jalan, guardrail, serta fasilitas pendukung transportasi lainnya.
“Penanganan di wilayah ini difokuskan pada pemulihan akses transportasi utama yang menunjang aktivitas masyarakat serta logistik antardaerah,” jelas Menhub.
Dalam masa tanggap darurat, Kemenhub telah melakukan berbagai langkah, mulai dari survei perlengkapan jalan, pengoperasian kembali angkutan perintis, hingga perbaikan fasilitas layanan penumpang. Dukungan distribusi logistik dilakukan melalui moda laut, udara, dan kereta api, termasuk penetapan tarif nol rupiah untuk Tol Laut serta diskon jasa kepelabuhanan bagi kapal pengangkut bantuan kemanusiaan.
Selain itu, Kemenhub mengerahkan taruna transportasi sebanyak 146 orang di Aceh, 143 orang di Sumatra Utara, dan 177 orang di Sumatra Barat untuk membantu pembersihan material di fasilitas umum serta penyaluran bantuan bahan pokok dan obat-obatan.
“Kami juga mengerahkan taruna transportasi sebanyak 146 orang di Aceh, 143 taruna di Sumatra Utara, dan 177 taruna di Sumatra Barat untuk pembersihan material di fasilitas umum serta pemberian bantuan bahan pokok dan obat-obatan kepada masyarakat terdampak. Semua upaya ini kami lakukan untuk memastikan rantai pasok dan bantuan kemanusiaan tidak terhambat ke wilayah terdampak,” tegasnya.
Untuk memperkuat respons di titik rawan bencana, Kemenhub juga mengerahkan Unit Pelaksana Teknis di berbagai simpul transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian. Dukungan lainnya berupa kesiapsiagaan 12 pesawat terbang dan tujuh helikopter yang ditempatkan di tujuh bandara guna menjamin respons cepat dan kelancaran distribusi bantuan.
Ke depan, Kemenhub akan memfokuskan program pada capaian Rencana Aksi 2026–2028 yang mencakup tahap tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Untuk tahun 2026, kebutuhan anggaran penanganan pascabencana transportasi diperkirakan mencapai Rp60,58 miliar untuk tanggap darurat serta Rp129,32 miliar untuk rehabilitasi dan rekonstruksi awal.
Berdasarkan sektor transportasi, kebutuhan anggaran terbesar berada pada Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp702,13 miliar dan Ditjen Perhubungan Udara sebesar Rp589,15 miliar. Sementara berdasarkan wilayah, kebutuhan anggaran tertinggi berada di Provinsi Aceh sebesar Rp814,80 miliar, disusul Sumatra Utara Rp544,89 miliar, dan Sumatra Barat Rp112,78 miliar.
“Kami akan fokus pada pemulihan lalu lintas, rehabilitasi terminal, perbaikan prasarana perkeretaapian, serta peningkatan fasilitas bandar udara yang berfungsi sebagai simpul tanggap bencana. Dengan dukungan dari Komisi V DPR RI, kami optimistis upaya ini dapat berjalan tepat waktu dan tepat sasaran,” tutup Menhub Dudy.
Rapat kerja tersebut turut dihadiri Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, pimpinan tinggi madya Kemenhub, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, serta Kepala BASARNAS Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi’i.
Tinggalkan Balasan