Bineka.co.id, Jakarta – Momentum libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 diperkirakan mendorong mobilitas masyarakat menuju kampung halaman. Kementerian Perhubungan memproyeksikan puncak arus mudik terjadi sehari sebelum perayaan Natal.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan prediksi tersebut dalam Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Angkutan Nataru 2025/2026 yang digelar di Kantor Kemenhub, Jakarta, Jumat, 5 Desember 2025.
“Kami memprediksi puncak arus mudik masa libur Nataru 2025/2026 akan terjadi pada Rabu, 24 Desember 2025 dengan perkiraan pergerakan 17,18 juta orang,” ujar Dudy, dikutip dari Media Indonesia.
Adapun arus balik diperkirakan mencapai puncaknya pada Jumat, 2 Januari 2026, dengan estimasi pergerakan 20,81 juta orang.
Posko Terpadu Mulai Operasi 18 Desember
Untuk mengantisipasi mobilitas masyarakat, Kemenhub menyiapkan Posko Terpadu Angkutan Nataru 2025/2026 yang akan beroperasi mulai 18 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026. Posko ini menjadi pusat koordinasi pemantauan seluruh moda transportasi selama masa libur.
Dudy menekankan terdapat dua perhatian utama pada masa angkutan Nataru tahun ini: potensi lonjakan penumpang dan ancaman cuaca ekstrem. Kemenhub terus berkoordinasi dengan BMKG serta instansi terkait guna memastikan kesiapsiagaan di lapangan.
Keamanan dan Keselamatan Tetap Menjadi Fokus
Menhub menegaskan, seluruh moda transportasi diawasi ketat melalui serangkaian inspeksi. Pemeriksaan kelaikan (ramp check) telah dilakukan terhadap 40.683 kendaraan darat, 987 kapal laut, 191 kapal penyeberangan, 363 pesawat yang dinyatakan layak terbang, serta 3.333 rangkaian kereta api.
Sejumlah skema mitigasi juga disiapkan, mulai dari penyediaan buffer zone, penerapan delaying system, rekayasa lalu lintas seperti contraflow dan oneway secara situasional, hingga pengaturan layanan penyeberangan. Kemenhub turut menyiapkan kapal patroli dan navigasi serta pelabuhan alternatif untuk mengurai potensi penumpukan.
“Sinergi dan kolaborasi antarlembaga perlu dilakukan secara intensif untuk memastikan kebijakan yang diterapkan berjalan seragam. Selain itu, hal ini juga penting agar operasional di lapangan dapat berlangsung aman dan terkendali,” ujar Dudy.
Tinggalkan Balasan