Bineka.co.id, Jakarta – Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai rencana pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Surabaya atau Whoosh bukan kebutuhan mendesak masyarakat. Menurutnya, proyek tersebut lebih merupakan keinginan semata dibanding kebutuhan prioritas dalam pembangunan transportasi nasional.
“Kereta Cepat hingga Surabaya adalah sebuah keinginan, padahal yang kita butuhkan di Pulau Jawa adalah pondasi transportasi yang kuat dan merata,” ungkap Djoko dalam keterangannya, Minggu (9/11/2025).
Ia berpendapat, anggaran negara lebih baik dialihkan untuk memperkuat sistem transportasi publik yang saling terhubung antarwilayah di Pulau Jawa. “Pondasi ini berarti transportasi umum perkotaan dan pedesaan yang andal, menghidupkan kembali jalur rel mati (reaktivasi jalan rel), memaksimalkan angkutan AKDP, dan memastikan setiap pelosok desa terjangkau oleh jaringan jalan yang mantap,” ujarnya.
Djoko menilai reaktivasi jalur rel peninggalan Hindia Belanda serta perbaikan konektivitas transportasi antarwilayah jauh lebih berdampak bagi masyarakat luas. Selain lebih murah, langkah tersebut juga memperluas akses mobilitas publik dibandingkan proyek kereta cepat yang menyedot biaya besar.
Ia juga menyoroti kecenderungan pembangunan yang masih terfokus di Pulau Jawa. “Infrastruktur transportasi di Pulau Jawa sudah jauh lebih maju ketimbang di luar Jawa. Kemajuan infrastruktur transportasi di Pulau Jawa menunjukkan perkembangan yang signifikan di berbagai sektor, terutama dalam konektivitas,” jelasnya.
Djoko mencontohkan, jaringan jalan tol dari Merak hingga Probolinggo telah meningkatkan mobilitas dan efisiensi waktu perjalanan hingga 50 persen. Namun, menurutnya, integrasi antarmoda masih menjadi pekerjaan rumah utama. “Tantangan yang belum teratasi adalah integrasi transportasi di kawasan perkotaan, perdesaan, dan permukiman. Oleh karena itu, percepatan pembenahan transportasi umum menjadi sangat mendesak,” katanya.
Lebih jauh, Djoko menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur seharusnya tidak hanya berorientasi pada Pulau Jawa. “Penting untuk diingat bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, bukan daratan. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur dan transportasi tidak seharusnya hanya terpusat di Pulau Jawa,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerataan pembangunan di luar Jawa perlu menjadi prioritas nasional agar penguatan konektivitas benar-benar mencerminkan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Percepatan pembangunan harus beralih dan difokuskan pada wilayah-wilayah di luar Jawa. Dalam pelaksanaannya, pertimbangan utama haruslah pengembangan wilayah dan prinsip pemerataan, bukan sekadar pendekatan berbasis jumlah populasi,” tegasnya.
Tinggalkan Balasan