Bineka.co.id, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa elektrifikasi transportasi merupakan salah satu kunci menuju pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.
Menurut AHY, peralihan dari bahan bakar fosil ke kendaraan listrik membawa manfaat berlapis, mulai dari pengurangan impor bahan bakar minyak (BBM), efisiensi subsidi energi, hingga modernisasi sistem transportasi nasional.
“Hingga Agustus 2025, Indonesia telah menjual lebih dari 120.000 kendaraan listrik berbasis baterai, dengan pangsa pasar sekitar 10%,” ujar AHY dalam acara Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2025, Jumat (10/10).
Ia menambahkan, sejumlah pabrik kendaraan listrik tengah dibangun di Indonesia dan sebagian akan mulai beroperasi penuh tahun depan. Namun, AHY menekankan bahwa transformasi energi bersih tak boleh hanya berfokus pada kendaraan pribadi.
“Tugas yang lebih besar adalah dekarbonisasi transportasi publik, logistik, dan angkutan barang, agar seluruh rantai mobilitas manusia dan barang menjadi lebih bersih, efisien, dan tangguh,” tegasnya.
Selain elektrifikasi, AHY juga menyoroti pentingnya hilirisasi industri untuk memperkuat struktur ekonomi nasional. Ia menilai transformasi bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi merupakan langkah penting agar Indonesia tidak hanya menjadi pengekspor bahan baku, melainkan juga pencipta nilai tambah.
“Keberhasilan hilirisasi nikel telah mengubah profil ekspor Indonesia dan menciptakan nilai nasional yang lebih besar. Kini kita menargetkan keberhasilan serupa pada tembaga, bauksit, turunan kelapa sawit, rumput laut, dan komoditas potensial lainnya,” katanya.
AHY menegaskan bahwa hilirisasi harus berjalan beriringan dengan upaya dekarbonisasi industri melalui efisiensi energi, digitalisasi, pengembangan teknologi hidrogen, serta penerapan carbon capture.
“Tujuan kita sederhana: dekarbonisasi tanpa deindustrialisasi, agar tetap kompetitif di ekonomi global yang semakin menghargai produksi rendah karbon,” ujar AHY.
Ia juga menekankan perlunya kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta dalam pembiayaan infrastruktur. Berdasarkan data Bappenas, Indonesia membutuhkan investasi sekitar US$ 650 miliar (Rp 10.783 triliun) untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%. Dari jumlah tersebut, sekitar US$ 190 miliar (Rp 3.152 triliun) diharapkan berasal dari sektor swasta.
“APBN tidak bisa dan tidak seharusnya menanggung beban ini sendiri. Karena itu, kami membangun ekosistem pembiayaan campuran yang menggabungkan dana publik dan swasta, melibatkan mitra multilateral, dan mendorong model blended finance,” ungkap AHY.
Tinggalkan Balasan