Jakarta, Bineka.co.id – Pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara menjadi perhatian sejumlah ekonom. Pergantian tersebut dinilai tidak terlepas dari berbagai dinamika di internal Kementerian Keuangan hingga persoalan pengelolaan fiskal pemerintah.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudistira, menilai salah satu persoalan yang dapat menjadi latar belakang pergantian Purbaya adalah kendala koordinasi di lingkungan Kementerian Keuangan.
Menurut Bhima, terdapat perbedaan pandangan antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Direktorat Jenderal Pajak, terutama terkait pergantian pejabat eselon II dan kebijakan penahanan restitusi pajak.
“Persoalan reshuffle Purbaya ini dimulai dari koordinasi internal yang bermasalah gitu ya, antara Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak,” ujar Bhima saat dihubungi, Senin (14/9/2026).
Ia menjelaskan, penahanan restitusi pajak pada awalnya ditujukan untuk pemeriksaan di sektor sumber daya alam. Namun, kebijakan tersebut kemudian berdampak lebih luas ke berbagai sektor sehingga menimbulkan ketidakpuasan dari sejumlah pelaku usaha.
Selain persoalan internal, Bhima juga menyoroti adanya ketegangan terkait setoran dividen BUMN senilai Rp120 triliun dari Danantara kepada Kementerian Keuangan.
Menurutnya, persoalan tersebut turut memunculkan ketidaksepahaman antara pihak-pihak terkait. Ia juga menilai gaya komunikasi dan kepemimpinan Purbaya menjadi salah satu faktor yang akhirnya mendapat evaluasi dari pemerintah.
“Selain itu juga ada persoalan dividen Rp120 triliunnya Danantara, BUMN yang disetor ke Kementerian Keuangan itu juga dapat protes keras dari Danantara,” jelas Bhima.
Sementara itu, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, memiliki pandangan berbeda. Ia menilai pergantian Menteri Keuangan lebih berkaitan dengan dinamika pemerintahan dan kebutuhan penyegaran dalam menghadapi tantangan fiskal.
Menurut Tauhid, pemerintah membutuhkan sosok baru yang dapat mendorong peningkatan pendapatan negara, memperbaiki kualitas belanja, serta menjaga defisit tetap terkendali.
“Pemerintah melihat memang perlu ada sosok baru yang dianggap bisa menyelesaikan problem-problem ketimpangan hari ini,” ujar Tauhid.
Ia menilai Suahasil Nazara memiliki keunggulan karena telah lama berada di lingkungan Kementerian Keuangan. Pengalamannya sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak era Sri Mulyani dinilai menjadi modal untuk memahami persoalan fiskal dan birokrasi di kementerian tersebut.
“Kan dia orang dalam, bukan orang luar. Berarti kan gaya orang dalam pasti sudah jauh lebih tahu gitu ya,” tuturnya.
Tauhid menambahkan, pengalaman Suahasil di lingkungan pemerintahan dapat menjadi kekuatan untuk mendorong perubahan. Ia menilai pemerintah dapat memberikan waktu kepada Suahasil untuk menunjukkan kinerjanya dalam menjawab tantangan fiskal yang ada.
“Saya kira dengan pengalaman beliau di internal pemerintahan, nah itu jauh punya daya dorong untuk bisa melakukan perubahan,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan