Sebagai seorang perempuan yang lahir dan membesarkan komitmen perjuangan di Sulawesi Selatan, serta kini mengemban amanah di tingkat nasional, saya memandang dinamika politik yang hari ini terjadi di Kabupaten Gowa—khususnya terkait pembentukan Pansus Hak Angket oleh DPRD terhadap Bupati Gowa—bukan sekadar urusan elektoral atau birokrasi semata. Bagi saya, ini adalah ujian bagi kematangan demokrasi kita dalam memperlakukan pemimpin perempuan.
Tanah Gowa bukanlah wilayah yang asing dengan ketangguhan perempuan. Sejarah kita telah mengakar kuat sejak era Tumanurung Bainea, sebuah bukti sahih bahwa leluhur kita menempatkan perempuan di pucuk kepemimpinan dengan rasa hormat, percaya pada integritasnya, dan bersandar pada keadilannya. Oleh karena itu, melihat seorang pemimpin perempuan hari ini berhadapan dengan instrumen politik tertinggi legislatif, nurani aktivisme saya terpanggil untuk mengawal proses ini agar tetap berada pada rel yang semestinya.
Saya ingin menegaskan beberapa prinsip personal yang menjadi panduan saya dalam melihat situasi ini:
1. Kritik adalah Nutrisi Demokrasi, tetapi Politisasi Gender adalah Kemunduran
Sebagai aktivis yang tumbuh dalam iklim pergerakan sipil, saya sangat menghormati fungsi pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas. Jika ada tata kelola pemerintahan yang perlu diperbaiki, maka perbaikilah dengan data dan mekanisme hukum yang objektif. Namun, saya menolak keras jika proses ini ditumpangi oleh sentimen patriarki, standar ganda, atau upaya pembunuhan karakter (character assassination) yang kerap kali sengaja diproduksi untuk meruntuhkan legitimasi politik seorang perempuan.
2. Melindungi Ruang Aman bagi Pemimpin Perempuan
Faktanya, jalan bagi perempuan untuk menduduki posisi pengambilan keputusan di negeri ini masih sangat terjal. Hambatan kultural dan struktural seringkali menghadang. Ketika ada perempuan yang berhasil mendobrak ruang tersebut, menjadi kewajiban kolektif kita untuk memastikan mereka mendapatkan ruang kompetisi dan ruang evaluasi yang adil—bukan ruang penghakiman yang bias dan tendensius.
3. Komitmen Mengawal Tanpa Kompromi
Saya tidak akan tinggal diam jika instrumen demokrasi seperti hak angket bergeser menjadi alat intimidasi politik yang menyasar personalitas gender. Bersama gerakan perempuan dan masyarakat sipil, kami akan memantau setiap tahapan yang berjalan di DPRD Gowa. Kita semua butuh kebenaran yang benderang, bukan panggung politik yang dipaksakan.
Bagi saya, perjuangan ini bukan hanya tentang membela satu individu, melainkan tentang menjaga masa depan keterwakilan perempuan di ruang publik. Jika hari ini kita membiarkan seorang pemimpin perempuan digembosi dengan cara-cara yang tidak objektif, kita sedang mengirimkan pesan ketakutan bagi generasi perempuan muda di masa depan untuk berani memimpin.
Gowa harus tetap menjadi rumah yang ramah, adil, dan terhormat bagi kepemimpinan perempuan.
Tinggalkan Balasan