Makassar, Bineka.co.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus mempercepat pembangunan infrastruktur melalui skema Multi Years Project (MYP) 2025–2027 dengan total anggaran mencapai Rp3,7 triliun.
Program pembangunan tahun jamak tersebut mencakup peningkatan dan perbaikan jalan sepanjang 1.000 kilometer, pengembangan jaringan irigasi untuk mengairi sekitar 54.000 hektare lahan persawahan, serta pembangunan dua rumah sakit regional di Kabupaten Gowa dan Luwu. Seluruh program tersebut ditargetkan rampung pada tahun depan.
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menjelaskan terdapat empat alasan utama Pemerintah Provinsi Sulsel memilih skema pembangunan tahun jamak dibandingkan sistem penganggaran satu tahun.
Pertama, skema MYP dinilai mampu menjamin pekerjaan pembangunan dapat diselesaikan secara menyeluruh. Menurut Andi Sudirman, waktu satu tahun sering kali tidak cukup untuk menuntaskan proyek infrastruktur berskala besar beserta fasilitas pendukungnya.
Ia mencontohkan pembangunan jalan yang dikerjakan secara bertahap setiap tahun berpotensi menimbulkan perbedaan usia konstruksi antarruas. Kondisi tersebut dapat menciptakan celah yang berisiko memicu kerusakan, terutama akibat perubahan cuaca.
“Kalau kita mengerjakan secara multi years, pembangunannya bisa tuntas. Waktu satu tahun itu tidak cukup untuk membangun,” ujar Andi Sudirman.
Alasan kedua adalah efisiensi biaya dan waktu dalam proses pengadaan. Pelaksanaan tender untuk satu paket pekerjaan dengan nilai besar dinilai lebih efisien dibandingkan harus melakukan lelang berulang kali untuk sejumlah paket pekerjaan bernilai kecil.
Menurutnya, mekanisme tersebut dapat mengurangi potensi pembengkakan maupun pengulangan biaya dalam proses penganggaran dan pelaksanaan proyek.
Keunggulan ketiga, skema MYP membuka peluang keterlibatan kontraktor berskala nasional sehingga kualitas pembangunan dapat lebih terjamin. Paket pekerjaan dengan nilai besar memungkinkan perusahaan berstandar nasional, termasuk BUMN, untuk ikut dalam proses pengerjaan proyek.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi Sulsel tetap memberikan ruang bagi kontraktor lokal melalui kewajiban penggunaan local content sebesar 40 persen.
“Ketika paketnya besar, maka perusahaan yang masuk adalah rata-rata perusahaan yang standar nasional sehingga pembangunannya memang akan jauh lebih bagus. Kami mensiasatinya dengan mewajibkan mereka local content 40 persen sehingga kontraktor lokal bisa bergabung,” katanya.
Sementara itu, alasan keempat berkaitan dengan kepastian pembiayaan dan pengelolaan arus kas daerah. Melalui skema tahun jamak, pemerintah dapat menyusun proyeksi pembayaran secara bertahap sesuai dengan realisasi pendapatan daerah.
Andi Sudirman menilai sistem tersebut memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengatur cash flow pembayaran hingga beberapa tahun ke depan sehingga risiko gagal bayar dapat diminimalkan.
“Salah satu juga keunggulan karena kita bisa mengatur fiskal kita dalam pembayaran. Dengan adanya multi years, maka cash flow pembayaran per bulan bisa dibuat sampai dua hingga tiga tahun ke depan, sehingga kita aman untuk pembayaran dan gagal bayar bisa dihindari,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan