Gorontalo, Bineka.co.id – Andi Amran Sulaiman menyampaikan optimisme terhadap upaya mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan di Indonesia. Hal tersebut disampaikannya melalui unggahan di media sosial usai menghadiri Pekan Nasional Petani dan Nelayan XVII Tahun 2026 yang digelar di Gorontalo.

Dalam unggahannya, Andi Amran Sulaiman menyoroti komitmen Presiden RI, Prabowo Subianto, yang menegaskan pentingnya mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan di hadapan lebih dari 100 ribu petani, nelayan, penyuluh, dan pelaku usaha pertanian yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Menurut Andi Amran Sulaiman, berbagai capaian di sektor pertanian mulai menunjukkan hasil yang positif. Salah satunya ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan petani yang tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencapai angka 127, tertinggi dalam 34 tahun terakhir.

Selain itu, sektor pertanian juga mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam 25 tahun terakhir. Peningkatan ekspor produk pertanian serta kemampuan Indonesia dalam membantu sejumlah negara melalui ekspor beras, jagung, dan pupuk turut menjadi indikator membaiknya kinerja sektor pertanian nasional.

Dalam unggahan tersebut, Andi Amran Sulaiman juga menyampaikan bahwa pemerintah terus mempercepat berbagai kebijakan yang berpihak kepada petani sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan tersebut meliputi penurunan harga pupuk sebesar 20 persen, penyederhanaan distribusi pupuk, bantuan benih, pengolahan lahan, hingga hilirisasi komoditas strategis guna meningkatkan nilai tambah dan membuka lapangan kerja.

“Terima kasih kepada seluruh petani Indonesia yang menjadi garda terdepan ketahanan pangan bangsa. Dengan kerja keras, kolaborasi, dan semangat gotong royong, kita optimistis mewujudkan swasembada pangan yang kokoh, berkelanjutan, dan menyejahterakan rakyat Indonesia,” tulis Andi Amran Sulaiman dalam unggahannya.

Andi Amran Sulaiman menilai keberhasilan mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan tidak dapat dicapai secara instan, melainkan membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah, petani, penyuluh, pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan di sektor pertanian.