Makassar, Bineka.co.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menerapkan sistem pembelajaran daring bagi siswa sekolah selama satu pekan ke depan. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah sementara untuk mengurangi mobilitas masyarakat di tengah persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG 3 kilogram di sejumlah wilayah Sulsel.
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan pembelajaran jarak jauh tersebut tidak menghentikan kegiatan belajar mengajar. Siswa tetap mengikuti pembelajaran, tetapi prosesnya dilakukan tanpa tatap muka secara langsung.
“Kita mengambil langkah pembelajaran daring selama satu minggu. Pembelajaran tetap berlangsung, hanya tidak tatap muka langsung. Ini sifatnya sementara, karena kita melihat kondisi di lapangan dan dampaknya terhadap aktivitas masyarakat,” ujar Andi Sudirman di Makassar, Jumat malam (11/9/2026).
Menurutnya, kebijakan tersebut akan dievaluasi setelah satu pekan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi di lapangan.
Pemprov Sulsel juga telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Makassar untuk menerapkan kebijakan pembelajaran daring pada sekolah yang berada di bawah kewenangan pemerintah kota. Sementara itu, pemerintah kabupaten/kota lainnya diminta menyesuaikan kebijakan dengan kondisi wilayah masing-masing.
Di sisi lain, pemerintah provinsi terus melakukan koordinasi dengan PT Pertamina untuk mempercepat distribusi sekaligus memastikan ketersediaan BBM dan LPG bersubsidi bagi masyarakat.
Andi Sudirman meminta masyarakat tetap bersabar menghadapi kondisi tersebut. Ia berharap Pertamina dapat segera mengambil sejumlah langkah, termasuk memperkuat distribusi, mengamankan stok, serta mempertimbangkan penambahan kuota BBM untuk Sulawesi Selatan.
Selain itu, pengawasan terhadap operasional nozzle di SPBU juga akan diperketat untuk memastikan proses pengisian berjalan tertib dan sesuai ketentuan.
“Kita mohon masyarakat tetap bersabar. Kita berharap Pertamina dapat melakukan langkah-langkah cepat, termasuk distribusi BBM untuk amankan stok, menambah kuota BBM untuk Sulsel, sidak operasional nozzle SPBU, dan pengetatan lainnya,” katanya.
Pemprov Sulsel menyatakan siap memperkuat pengawasan bersama TNI, Polri, Satpol PP, serta Dinas Perhubungan di tingkat kabupaten dan kota.
Langkah tersebut diharapkan dapat membantu mengatasi persoalan distribusi BBM dan LPG bersubsidi sekaligus menjaga aktivitas masyarakat tetap berjalan selama kondisi masih dalam pemantauan pemerintah.
Tinggalkan Balasan