Makassar, Bineka.co.id – Forum Koordinasi Pemuda (FKP) Maluku Utara-Makassar menilai ketahanan dan kedaulatan pangan di Maluku Utara (Malut) masih lemah meski daerah tersebut mencatat pertumbuhan ekonomi tinggi dalam beberapa tahun terakhir.
Koordinator II FKP Maluku Utara-Makassar, Ardhi Marifal, mengatakan peningkatan indeks ketahanan pangan secara kuantitatif belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil masyarakat di lapangan.
Menurutnya, Maluku Utara masih menghadapi persoalan serius berupa tingginya tingkat kerawanan pangan dan ketergantungan pasokan bahan pokok dari luar daerah.
“Secara objektif memang indeks ketahanan pangan terlihat meningkat. Tetapi ketika dilihat dari segi kualitas, kenaikan itu tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil masyarakat,” kata Ardhi dalam forum dialog ILC bertema “Keadilan Energi dan Masa Depan Kedaulatan Pangan Maluku Utara” di Naff Cafe, Sabtu (23/5/2026).
Ia menyebutkan, berdasarkan data nasional, Malut bersama Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT) masih berada di posisi bawah dalam indeks ketahanan pangan. Sebaliknya, dalam indeks kerawanan pangan, wilayah tersebut justru berada di peringkat atas secara nasional.
“Artinya dari segi ketahanan pangan saja kita masih berantakan, apalagi berbicara soal kedaulatan pangan,” ujarnya.
Mahasiswa Pascasarjana UMI itu juga menyoroti fakta bahwa sebagian besar kebutuhan pokok masyarakat Maluku Utara masih dipasok dari luar daerah, khususnya Sulawesi dan Jawa Timur.
“Hari ini fakta yang terjadi, beras dan bahan-bahan pokok masih diimpor dari Sulawesi dan Jawa Timur. Ini menunjukkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan Maluku Utara masih membutuhkan intervensi serius,” jelasnya.
Senada dengan itu, Fungsionaris FKP Malut-Makassar, Hasanuddin Tomaidi, menilai kondisi tersebut sejalan dengan teori Paradox of Plenty yang dikembangkan Richard Auty.
Menurutnya, teori tersebut menjelaskan bahwa daerah dengan sumber daya alam melimpah justru dapat mengalami ketimpangan pembangunan apabila tidak diiringi diversifikasi ekonomi yang merata.
“Teori Paradox of Plenty menjelaskan daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah justru bisa lebih lambat berkembang dibanding daerah yang minim sumber daya. Karena terjadi ketimpangan diversifikasi ekonomi, sementara sektor pertanian dan perikanan mengalami kemunduran,” ujarnya.
Ia mengatakan fenomena itu terlihat di Malut yang saat ini mencatat pertumbuhan ekonomi tinggi dari sektor pertambangan, namun dampaknya belum dirasakan secara merata oleh masyarakat.
“Hal itu juga pernah disampaikan Menteri Dalam Negeri bahwa pertumbuhan ekonomi Maluku Utara memang tinggi sekitar 19 persen, tetapi pertumbuhan itu tidak merata. Di sisi lain, Maluku Utara masih bergantung pada pasokan pangan sekitar 75 persen dari Sulawesi dan Jawa Timur,” bebernya.
FKP Malut-Makassar mendorong pemerintah daerah memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan produksi pangan lokal guna meningkatkan ketahanan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.
Tinggalkan Balasan