Makassar, Bineka.co.id – Pemerhati demokrasi Rais Syukur Timung menilai Indonesia memerlukan peremajaan sistem secara menyeluruh karena berbagai kebijakan publik saat ini lebih banyak ditentukan oleh kepentingan politik daripada pertimbangan objektif dan kebutuhan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Rais saat menjadi narasumber dalam dialog akbar bertajuk “Menggugat Kebijakan Populis dan Krisis Demokrasi Era Prabowo-Gibran” yang digelar Forum Komunikasi Pemuda (FKP) Malut Makassar di Kopi Aspirasi, Jalan AP Pettarani, Makassar, Ahad (14/6/2026).
Menurut Rais, kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab Indonesia mengalami stagnasi dalam berbagai sektor pembangunan.
Ia menilai proses pengambilan keputusan yang didominasi kepentingan politik telah menghambat lahirnya kebijakan yang berpihak pada kemajuan bangsa.
“Jadi salah satu alasan kenapa kita sulit tumbuh karena seluruh akurasi kebijakan itu diputuskan secara politis. Sudah seharusnya kita melakukan proses peremajaan terhadap semua sistem, karena apa pun yang kita lakukan kalau tidak ada proses peremajaan maka dia akan membusuk,” ujar Rais.
Rais menjelaskan, istilah peremajaan sistem yang ia maksud merupakan bentuk penghalusan dari gagasan “Reset Indonesia”, yakni upaya memperbaiki tata kelola negara secara menyeluruh agar lebih adaptif terhadap tantangan zaman dan tidak terjebak pada kepentingan politik jangka pendek.
Ia juga menyoroti kemunduran kualitas demokrasi di Indonesia yang menurut sejumlah hasil riset menempatkan Indonesia pada peringkat ke-67 dari 167 negara dalam indeks demokrasi yang mengalami penurunan.
Ia menegaskan bahwa tanpa pembaruan sistem, berbagai persoalan tata kelola negara akan terus berulang.
“Sekarang ini sistem sudah membusuk karena apa pun yang kita lakukan diputuskan secara politis. Kalau kondisinya seperti ini, kita mau apa?” tutup Rais.
Diketahui, dialog akbar ini melibatkan pimpinan Cipayung Plus Kota Makassar dan sejumlah mahasiswa.
Tinggalkan Balasan