Cathlyn dan Meivy Dapat Beasiswa dari PP INTI Usai Polemik Seleksi Paskibraka

Makassar, Bineka.co.id – Pengurus Pusat Perhimpunan Indonesia-Tionghoa (PP INTI) memberikan beasiswa kepada Cathlyn dan Meivy sebagai bentuk dukungan moral terhadap generasi muda berprestasi di tengah polemik seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang menjadi perhatian publik di Sulawesi Selatan (Sulsel).

Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI), Hardy Stefanus.

Ia mengatakan pemberian beasiswa tersebut merupakan bentuk apresiasi atas capaian nilai dan prestasi yang diraih keduanya selama mengikuti proses seleksi.

“Sebagai bentuk dukungan moral terhadap generasi muda berprestasi, PP INTI memberikan program beasiswa kepada Cathlyn dan Meivy” tegas Hardy sembari menyampaikan beasiswa ini meliputi biaya pendidikan untuk jenjang strata 1 untuk mereka berdua.

Ia menjelaskan, sejak awal pengurus daerah dalam hal ini INTI Sulsel bersama GEMA INTI telah melakukan koordinasi dengan Perhimpunan INTI melalui Sekretaris Jenderal PP INTI terkait polemik seleksi Paskibraka tersebut. Ia menekankan pentingnya proses seleksi yang profesional dan menjunjung nilai kesetaraan bagi seluruh anak bangsa.

“Dalam komunikasi tersebut disampaikan pentingnya proses seleksi Paskibraka yang objektif, profesional, transparan, serta menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesetaraan bagi seluruh anak bangsa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika,” katanya.

Sebagai bentuk perhatian terhadap persoalan tersebut, komunikasi lanjutan juga dilakukan melalui video call antara Ketua GEMA INTI, Sekretaris Jenderal PP INTI, Ketua INTI Gowa, dan Cathlyn.

Hardy menilai persoalan ini penting dikawal bersama karena berkaitan dengan semangat kebhinekaan, rasa keadilan, dan harapan generasi muda untuk memperoleh kesempatan yang setara tanpa memandang latar belakang apa pun.

Gema Inti juga menegaskan akan ikut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Sulsel pada 2 Juni 2026 mendatang untuk mendampingi Caitlyn. Hal ini sesuai dengan surat permohonan keterlibatan yang dilihat Bineka.co.id. Gema Inti merupakan organisasi kepemudaan sayap INTI.

“Adapun maksud dan tujuan kami adalah sebagai berikut. Menyampaikan aspirasi generasi muda terkait pentingnya proses seleksi yang transparan dan akuntabel. Memberikan masukan konstruktif guna menjaga integritas dan kredibilitas seleksi Paskibraka. Mendukung terciptanya suasana yang kondusif serta menjunjung tinggi nilai kebhinekaan dan persatuan bangsa. Berperan aktif sebagai bagian dari elemen masyarakat dalam mengawal isu-isu strategis yang berdampak luas,” tulis dalam surat yang ditandangi Ketum Gema Inti, Erfan Sutono Nio.

Meski demikian, PP INTI dan Gema INTI tetap menghormati kewenangan panitia dan institusi terkait dalam proses seleksi Paskibraka.

“PP INTI menghormati kewenangan panitia dan institusi terkait dalam proses seleksi tersebut. Namun pada saat yang sama, kami berharap seluruh proses dapat dijelaskan secara proporsional dan transparan demi menjaga kepercayaan publik serta semangat persatuan dalam keberagaman,” tutupnya.

Sebelumnya, dugaan diskriminasi dalam proses seleksi calon Paskibraka tingkat nasional menjadi sorotan publik setelah nama Cathlyn Yvaeni Lesmana, perwakilan Kota Makassar, dikabarkan dicoret dari daftar peserta yang lolos ke tingkat nasional.

Cathlyn sebelumnya disebut masuk dalam tiga besar hasil seleksi. Namun, posisinya disebut digantikan peserta lain yang menurut informasi beredar tidak masuk dalam 10 besar calon Paskibraka tingkat nasional untuk perwakilan Sulsel.

Kasus ini ramai diperbincangkan di media sosial, salah satunya melalui unggahan akun TikTok dan instagram @orangdalam.update yang menuding proses seleksi berlangsung tidak transparan dan sarat kejanggalan.

Salah satu yang menjadi sorotan ialah diduga adanya aturan tambahan berupa tes bahasa daerah yang disebut tidak tercantum dalam panduan resmi pusat.

Menanggapi polemik itu, Ketua Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) Sulawesi Selatan, Albertus Yap, meminta semua pihak mengedepankan asas kesetaraan warga negara sekaligus mendorong adanya transparansi dalam proses seleksi.

“Dalam hukum selalu kita katakan bahwa semua sama di hadapan hukum, memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara,” ujarnya.

Ia berharap polemik tersebut dapat diselesaikan secara terbuka dan adil agar tidak meninggalkan kesan bahwa masih ada perlakuan berbeda terhadap warga berdasarkan etnis tertentu

“Mudah-mudahan ini hanya kekeliruan tetapi kalau ini kesengajaan sangat disayangkan sebenarnya. Artinya kita belum move on untuk membangun sebuah Sulawesi Selatan yang lebih berkebudayaan, berkeadilan gitu,” tegasnya.

Tanggapan Pemprov Sulsel

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel menegaskan proses seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional berjalan secara profesional, objektif, dan sesuai mekanisme yang berlaku. Penegasan itu disampaikan menyusul munculnya polemik di media sosial terkait tidak terpilihnya salah satu peserta asal Kota Makassar pada seleksi calon Paskibraka tingkat nasional.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulsel, Bustanul, mengatakan pihaknya memahami perhatian publik terhadap proses seleksi tersebut. Namun ia memastikan seluruh tahapan dilakukan secara terbuka dan melibatkan tim seleksi nasional.

“Seleksi ini adalah kewenangan Pemerintah Provinsi. Di mana yang diseleksi ini adalah utusan terpilih dari Kabupaten dan Kota. Untuk seleksi ke tingkat Pusat itu dilakukan oleh panitia seleksi dari Pusat yang hadir bersamaan dengan seleksi provinsi,” kata Bustanul di Makassar, Senin, 25 Mei 2026.

Menurutnya, tim seleksi terdiri atas unsur Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), DPPI Pusat, TNI, Polri, hingga Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres) yang turut melakukan penilaian secara langsung selama tahapan seleksi berlangsung.

Ia menjelaskan, penilaian peserta tidak hanya berdasarkan tes akademik atau wawasan kebangsaan, tetapi juga mempertimbangkan aspek kesamaptaan, keterampilan, peraturan baris-berbaris (PBB), kepribadian, serta hasil evaluasi menyeluruh dari tim seleksi.

“Di dalamnya ada BPIP Pusat, ada DPPI Pusat, ada Setmilpres untuk menentukan yang ke pusat. Saya pastikan bahwa seleksi yang dimaksud itu terlaksana sesuai dengan ketentuan dan berjalan secara objektif dan transparan,” jelasnya. 

Pemprov Sulsel, lanjut Bustanul, juga terbuka terhadap evaluasi maupun klarifikasi apabila DPRD Sulsel menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait polemik tersebut.

“Kami menghormati perhatian publik dan siap memberikan penjelasan secara terbuka agar informasi yang berkembang dapat diluruskan secara objektif,” katanya.

Ia berharap masyarakat tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum seluruh proses dan mekanisme seleksi dipahami secara utuh.

Meski tidak terpilih menjadi utusan Sulawesi Selatan ke tingkat nasional, peserta yang mengikuti seleksi tetap berkesempatan bertugas sebagai anggota Paskibraka tingkat Provinsi Sulawesi Selatan pada peringatan HUT Kemerdekaan RI tahun 2026.