Bineka.co.id, Jakarta – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mencatat capaian positif dalam kinerja sektor pariwisata nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia sepanjang Januari–Agustus 2025 mencapai 10,04 juta kunjungan — tertinggi sejak pandemi COVID-19.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan pencapaian ini menunjukkan pemulihan pariwisata Indonesia berjalan di jalur yang tepat.
“Capaian ini menandai rekor tertinggi periode Januari–Agustus kunjungan wisatawan mancanegara sejak pandemi COVID-19 dan menunjukkan arah pemulihan pariwisata Indonesia berada di jalur yang benar,” ujar Widiyanti dalam Laporan Kinerja Bulanan Kemenpar di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Kamis (9/10/2025).
Jika dibandingkan periode yang sama pada 2024 yang mencapai 9,09 juta kunjungan, terjadi peningkatan 10,38 persen. Adapun kunjungan pada Agustus 2025 tumbuh 12,33 persen menjadi 1,51 juta wisatawan dari 1,34 juta pada tahun sebelumnya.
Wisata Domestik Bergeliat
Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menyampaikan sektor wisata domestik juga menunjukkan tren positif. Sepanjang Januari–Agustus 2025, jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) mencapai 807,55 juta perjalanan, naik 19,71 persen dibanding 2024.
“Perjalanan wisatawan nusantara berperan penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat, terutama melalui sektor transportasi dan konsumsi publik yang berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Ni Luh Puspa.
Pada saat yang sama, tercatat 6,13 juta perjalanan wisatawan nasional ke luar negeri (wisnas), dengan 685 ribu perjalanan terjadi pada Agustus 2025. Kemenpar mencatat kondisi ini menghasilkan tourism balance positif — di mana jumlah kedatangan wisman jauh lebih besar dibanding keberangkatan wisnas ke luar negeri.
Surplus wisatawan ini berdampak langsung pada peningkatan devisa, pertumbuhan permintaan akomodasi, belanja wisatawan, dan pembukaan lapangan kerja di sektor pariwisata.
UU Kepariwisataan Baru: Lebih Adaptif dan Berkelanjutan
Dalam laporannya, Menteri Widiyanti juga menyoroti disahkannya Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan pada Rapat Paripurna DPR RI, 2 Oktober 2025.
“Beberapa poin penting dalam perubahan tersebut meliputi pergeseran paradigma pembangunan menuju ekosistem kepariwisataan yang lebih holistik dan terintegrasi, serta penguatan SDM pariwisata melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal,” ungkapnya.
Regulasi baru ini juga menekankan pentingnya perencanaan berbasis ekosistem, pemberdayaan masyarakat lokal melalui Desa dan Kampung Wisata, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan destinasi.
Kemenpar turut mendorong pengembangan event-based tourism yang memberi dampak ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, sekaligus menjadi sarana pelestarian budaya dan edukasi publik.
Insentif Pajak untuk Pekerja Pariwisata
Dalam Paket Ekonomi 2025, pemerintah menetapkan delapan program akselerasi, termasuk insentif khusus bagi pekerja pariwisata berupa PPh 21 Ditanggung Pemerintah (PPh 21 DTP).
“Insentif ini berlaku untuk pekerja pariwisata berpendapatan hingga Rp10 juta per bulan, diberlakukan Oktober–Desember 2025 dan akan dilanjutkan pada 2026,” jelas Menteri Widiyanti.
Kemenpar memastikan program ini tepat sasaran bagi pekerja dalam 77 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) pariwisata, disertai program magang satu tahun bagi lulusan Politeknik Pariwisata dan perguruan tinggi pariwisata yang tergabung dalam HILDIKTIPARI.
Program Unggulan dan Revalidasi Geopark
Kemenpar juga menggelar berbagai program strategis seperti Wonderful Indonesia Gourmet (WIG), Wonderful Indonesia Wellness (WIW), dan Kharisma Event Nusantara (KEN).
Pada 2025, KEN menghadirkan 74 event di 32 provinsi, dengan total 9,74 juta pengunjung, nilai transaksi Rp719,74 miliar, serta melibatkan hampir 12 ribu UMKM dan 85 ribu pekerja seni.
Terkait revalidasi UNESCO Global Geopark, Widiyanti memastikan Kaldera Toba kembali meraih status “green card” bersama dua taman bumi lainnya, yakni Ciletuh Palabuhanratu dan Rinjani Lombok.
“Kaldera Toba berhasil meraih kembali status kartu hijaunya. Ini hasil kerja sama erat antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat,” katanya.
Menutup laporannya, Menteri Widiyanti menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor.
“Pemerintah dan masyarakat harus terus bergandengan tangan agar pariwisata Indonesia makin maju dan berkelanjutan,” ujarnya.
Tinggalkan Balasan