Dari Pemilu hingga Perampasan Aset, Ini Daftar RUU Prolegnas 2026

Bineka.co.id, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan sebanyak 67 Rancangan Undang-Undang (RUU) sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026. Keputusan itu diambil dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 yang berlangsung pada Selasa (23/9).

Dalam rapat, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Bob Hasan terlebih dahulu menyampaikan laporan hasil pembahasan daftar RUU prioritas. Usai pemaparan, Ketua DPR Puan Maharani langsung meminta persetujuan anggota dewan. “Apakah prolegnas prioritas tahun 2026 dapat disetujui?” tanya Puan, yang dijawab setuju oleh peserta rapat.

Sejumlah RUU yang masuk dalam daftar prioritas antara lain RUU Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana, RUU Keuangan Negara, hingga RUU Energi Baru Terbarukan.

Secara keseluruhan, daftar tersebut mencakup 67 RUU dari berbagai komisi dan pemerintah. Selain itu, DPR juga menyepakati 52 RUU prioritas lanjutan dari tahun 2025 serta 198 RUU untuk Prolegnas jangka menengah periode 2025–2029.

Dengan penetapan ini, DPR menegaskan komitmen untuk mempercepat pembahasan legislasi yang dinilai penting, mulai dari isu politik dan hukum hingga sektor ekonomi dan sosial.

 Daftar RUU Prolegnas Prioritas 2026:

Daftar RUU Prolegnas Prioritas 2026

1. RUU tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Komisi I)
2. RUU tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Komisi II)
3. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Komisi II)
4. RUU tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Komisi III)
5. RUU tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia (Komisi III)
6. RUU tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana (Komisi III)
7. RUU tentang Jabatan Hakim (Komisi III)
8. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Komisi IV)
9. RUU tentang Perubahan Keempat atas UU No. 41 Tahun 1991 tentang Kehutanan (Komisi IV)
10. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Komisi V)
11. RUU tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Komisi VI)
12. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Komisi VI)
13. RUU tentang Kawasan Industri (Komisi VII)
14. RUU tentang Perubahan atas UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Komisi VIII)
15. RUU tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Komisi VIII)
16. RUU tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Komisi IX)
17. RUU tentang Perubahan atas UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Komisi X)
18. RUU tentang Keuangan Negara (Komisi XI)
19. RUU tentang Energi Baru Terbarukan (Komisi XII)
20. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Komisi XIII)
21. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Baleg)
22. RUU tentang Komoditas Strategis (Baleg)
23. RUU tentang Pertekstilan (Baleg)
24. RUU tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Baleg)
25. RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (Baleg)
26. RUU tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Baleg)
27. RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) (Baleg)
28. RUU tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Baleg)
29. RUU tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Baleg)
30. RUU tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (DPD)
31. RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah (DPR/Baleg)
32. RUU tentang Perubahan atas UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (DPR/Baleg)
33. RUU tentang Satu Data Indonesia (DPR/Baleg)
34. RUU tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (DPR/Baleg)
35. RUU tentang Transportasi Online (DPR/Baleg)
36. RUU tentang Patriot Bond / Surat Berharga (DPR/Baleg)
37. RUU tentang Daya Anagata Nusantara (Danantara) (DPR/Baleg)
38. RUU tentang Pekerja Lepas / Ekonomi GIG (DPR/Baleg)
39. RUU tentang Pelelangan Aset (DPR/Baleg)
40. RUU tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (DPR/Baleg)
41. RUU tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan (Baleg)
42. RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim (DPR & anggota/DPD)
43. RUU tentang Perubahan atas UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (DPR & anggota)
44. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat (DPR & anggota/DPD)
45. RUU tentang Perubahan Keempat atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (DPR & anggota/DPD)
46. RUU tentang Perubahan atas UU No. 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (DPR & anggota)
47. RUU tentang Komoditas Khas (DPR & anggota)
48. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (DPR & anggota)
49. RUU tentang Bank Makanan (DPR & anggota)
50. RUU tentang Hukum Acara Perdata (Pemerintah)
51. RUU tentang Narkotika dan Psikotropika (Pemerintah – luncuran 2025)
52. RUU tentang Hukum Perdata Internasional (Pemerintah – luncuran 2025)
53. RUU tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Pemerintah – luncuran 2025)
54. RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (Pemerintah – luncuran 2025)
55. RUU tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Pemerintah – luncuran 2025)
56. RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik (Pemerintah – luncuran 2025)
57. RUU tentang Pelaksanaan Pidana Mati (Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati) (Pemerintah – luncuran 2025)
58. RUU tentang Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam UU dan Perda (Pemerintah – luncuran 2025)
59. RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara (Pemerintah – luncuran 2025)
60. RUU tentang Jaminan Benda Bergerak (Pemerintah – luncuran 2025)
61. RUU tentang Perubahan Keempat atas UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Pemerintah)
62. RUU tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Pemerintah)
63. RUU tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Pemerintah)
64. RUU tentang Badan Usaha (Pemerintah)
65. RUU tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Pemerintah)
66. RUU tentang Perubahan atas UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pemerintah)
67. RUU tentang Bahasa Daerah (DPD)