Bineka.co.id, Makassar – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat perlambatan dalam pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) pada Mei 2025. Meski demikian, indikator keuangan lainnya menunjukkan sektor perbankan di wilayah ini tetap stabil dan mendapat kepercayaan dari masyarakat.
Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Moch. Muchlasin, menjelaskan bahwa total DPK yang dihimpun perbankan di Sulampua mencapai Rp341,44 triliun, tumbuh sebesar 2,52 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Namun, angka ini mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan tren pertumbuhan sebelumnya.
“Pertumbuhan DPK mengalami perlambatan secara umum yang disebabkan oleh penurunan signifikan pada komponen giro. Meskipun demikian, DPK perbankan di Sulampua masih mencatatkan angka positif yang menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan tetap terjaga,” ujar Muchlasin.
Dari sisi komposisi, mayoritas DPK masih didominasi oleh tabungan, yakni sebesar 58,48 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih cenderung memilih menyimpan dana dalam bentuk yang likuid dan mudah diakses.
Muchlasin juga menyampaikan bahwa secara keseluruhan, stabilitas sektor jasa keuangan di wilayah Sulampua tetap terjaga di tengah tekanan dinamika perekonomian global. Hal ini sejalan dengan kondisi nasional sebagaimana hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK pada 25 Juni 2025.
“Perekonomian Sulampua menunjukkan ketangguhan dengan inflasi yang relatif terkendali, mencerminkan keberhasilan koordinasi pengendalian harga serta dukungan sektor riil yang tetap aktif,” tuturnya.
Selain itu, indikator lainnya seperti aset perbankan juga menunjukkan pertumbuhan positif. Pada Mei 2025, aset perbankan Sulampua tercatat mencapai Rp547 triliun atau tumbuh sebesar 4,49 persen (yoy). Ini menandakan bahwa meskipun terdapat tekanan eksternal, sektor jasa keuangan tetap menjalankan fungsinya secara optimal dalam menopang perekonomian daerah.
“Stabilitas tersebut menjadi landasan penting bagi sektor jasa keuangan untuk terus menjalankan perannya secara optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui intermediasi yang sehat dan perluasan akses keuangan,” jelas Muchlasin.
Tinggalkan Balasan