Jakarta, Bineka.co.id – Industri keuangan syariah Indonesia masih menunjukkan pertumbuhan di tengah tekanan pasar saham. Hingga September 2026, pembiayaan perbankan syariah tumbuh 12,05 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Namun, proses pemisahan unit usaha syariah (UUS) di sejumlah perusahaan masih terus berjalan.
Plt. Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wahyu Budi Satriyo, menyampaikan bahwa kinerja industri keuangan syariah menunjukkan perkembangan yang beragam.
Di pasar modal, Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) masih mengalami tekanan secara year-to-date (ytd), sejalan dengan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Meski demikian, instrumen investasi syariah lainnya mencatatkan pertumbuhan positif. Sukuk korporasi meningkat 13,44 persen secara ytd, sementara aset kelolaan atau Asset Under Management (AUM) reksa dana syariah tumbuh 1,92 persen.
Pada sektor pembiayaan, perbankan syariah mencatat pertumbuhan 12,05 persen yoy hingga September 2026. Sementara itu, piutang pembiayaan syariah meningkat 7,91 persen yoy.
41 Perusahaan Siapkan Pemisahan Unit Syariah
Di tengah pertumbuhan tersebut, penataan struktur industri keuangan syariah melalui pemisahan unit usaha syariah atau spin-off masih menjadi pekerjaan yang berlangsung.
Mengacu pada Pasal 9 POJK Nomor 11 Tahun 2023, sebanyak 41 perusahaan telah menyampaikan perubahan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPUS).
Dari jumlah tersebut, sebanyak 23 perusahaan berencana melakukan spin-off dengan mendirikan perusahaan baru. Sementara 18 perusahaan lainnya memilih mengalihkan portofolio kepada perusahaan lain.
Namun, sepanjang Oktober 2026, belum ada tambahan unit syariah yang menyelesaikan proses pemisahan, baik melalui pendirian perusahaan baru maupun pengalihan portofolio.
Secara kumulatif, terdapat 21 perusahaan yang telah menyelesaikan proses spin-off. Sebanyak 11 perusahaan melakukannya melalui pendirian perusahaan baru, sedangkan 10 perusahaan lainnya melalui pengalihan portofolio kepada perusahaan lain.
Selain itu, masih terdapat 11 unit syariah yang menjalani proses pemisahan melalui pendirian perusahaan baru.
Data tersebut memperlihatkan bahwa agenda konsolidasi dan penguatan kelembagaan industri keuangan syariah masih berlangsung, meskipun sebagian perusahaan telah menuntaskan kewajiban pemisahan unit usahanya.
OJK Perkuat Aturan dan Tata Kelola Keuangan Syariah
Selain mendorong penataan struktur industri, OJK juga memperkuat regulasi, tata kelola, serta pengembangan ekosistem keuangan syariah.
Salah satu langkahnya adalah menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Komisioner (PADK) Nomor 12 Tahun 2026 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS).
Ketentuan tersebut menyempurnakan aturan sebelumnya mengenai kewajiban penyediaan modal minimum BPRS agar selaras dengan perkembangan regulasi kualitas aset dan ketentuan permodalan perbankan.
OJK juga menerbitkan PADK Nomor 13 Tahun 2026 tentang Rencana Bisnis Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
Aturan ini menjadi pedoman bagi BPRS dalam menentukan arah kebijakan, strategi pengembangan usaha jangka pendek, menengah, dan panjang, serta sasaran kinerja yang memperhatikan prinsip kehati-hatian, tata kelola, dan manajemen risiko sesuai prinsip syariah.
Di bidang pengembangan pengetahuan, OJK turut meluncurkan International Journal of Islamic Financial System (IJIFS). Jurnal ilmiah internasional tersebut disiapkan sebagai wadah publikasi penelitian akademisi, peneliti, dan praktisi untuk mendorong inovasi serta pengembangan sistem keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan.
Peran Pengawas Syariah hingga Inklusi Keuangan Diperkuat
Penguatan industri juga dilakukan melalui peningkatan kualitas pengawasan syariah. OJK bersama Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menyelenggarakan Ijtima’ Sanawi Dewan Pengawas Syariah (DPS) 2026.
Forum tersebut diarahkan untuk memperkuat tata kelola dan kualitas pengawasan syariah agar lebih terintegrasi serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Pengembangan industri keuangan syariah turut diarahkan pada penguatan struktur industri, diversifikasi produk dan layanan, peningkatan inklusi keuangan, serta penguatan sinergi antara ekosistem keuangan dan ekonomi syariah.
OJK juga mendorong pengembangan kajian prinsip syariah untuk aset keuangan digital, penyusunan taksonomi Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (IAKD) syariah, hingga tokenisasi sukuk bersama Kementerian Keuangan.
Dalam agenda tersebut, Dewan Pengawas Syariah dinilai memiliki peran penting untuk menjaga integritas prinsip syariah, mengawal inovasi, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan syariah.
Sementara itu, upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah dilakukan melalui penyelenggaraan Syariah Financial Fair (SYAFIF) Goes to Aceh 2026 di Banda Aceh pada 9–11 Oktober 2026.
Kegiatan yang menjadi puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Aceh 2026 tersebut melibatkan 21 Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) syariah, dua UMKM dalam ekosistem halal, serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Melalui kegiatan tersebut, OJK bersama industri keuangan syariah mengusung semangat “1 PUJK, 1 Solusi, 1 Komitmen” untuk mendorong penyediaan solusi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi memperluas literasi sekaligus meningkatkan akses dan pemanfaatan produk serta layanan keuangan syariah.
Tinggalkan Balasan