Makassar, Bineka.co.id – Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan jawaban atas Pandangan Umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna yang digelar di kantor sementara DPRD Sulawesi Selatan, Rabu (1/7/2026).

Dalam penyampaiannya, Gubernur menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, sehingga pelaksanaan APBD dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Andi Sudirman juga mengapresiasi berbagai masukan, saran, dan kritik yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD sebagai bagian dari kemitraan yang konstruktif dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memandang seluruh masukan DPRD sebagai bentuk kemitraan yang konstruktif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Pemprov Sulsel akan terus mengoptimalkan kualitas belanja daerah agar lebih produktif dan berdampak langsung pada sektor-sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketahanan pangan, penguatan UMKM, serta penciptaan lapangan kerja.

Selain itu, pemerintah provinsi juga terus memperkuat optimalisasi pendapatan daerah, pengelolaan aset, digitalisasi tata kelola pemerintahan, serta menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

“Kami juga terus memperkuat fungsi pengawasan internal guna memastikan setiap tahapan pengelolaan APBD dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Andi Sudirman.

Usai mendengarkan jawaban gubernur, sejumlah fraksi DPRD Sulawesi Selatan menyampaikan apresiasi dan menyatakan persetujuannya agar pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dilanjutkan ke tahapan berikutnya sesuai mekanisme yang berlaku.

Apresiasi tersebut antara lain disampaikan oleh Fadel Tauphan Ansar dari Fraksi Gerindra, Ahmad Fauzan Guntur dari Fraksi PPP, Mallarangan Tutu, Heriwawan dari Fraksi Demokrat, serta Kamaruddin dari Fraksi Harapan. Mereka menilai jawaban pemerintah telah memberikan penjelasan terhadap pandangan umum fraksi dan menyepakati agar pembahasan Ranperda dilanjutkan pada agenda selanjutnya.