Makassar, Bineka.co.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah melalui penguatan ekosistem pesantren. Langkah ini dinilai strategis dalam mendukung program prioritas pemerintah sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat berbasis komunitas.
Upaya tersebut disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, dalam kegiatan Forum Edukasi dan Temu Bisnis Keuangan Syariah (FEBIS) serta Santri Cakap Literasi Keuangan Syariah (SAKINAH) di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Selasa (14/4/2026).
Menurut Dicky, pesantren memiliki peran strategis tidak hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Dengan jumlah santri yang besar, pesantren dinilai mampu menjadi ekosistem kuat dalam mendukung berbagai program pemerintah.
“Program pemerintah saat ini tidak hanya berbicara mengenai kebutuhan hari ini, tetapi juga untuk generasi ke depan. Ini merupakan sebuah kebersyukuran bagi kita semua ketika memiliki program yang berorientasi jangka panjang seperti ini,” ujar Dicky.
Ia menjelaskan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini. Di sisi lain, program tersebut juga membuka peluang ekonomi yang luas bagi masyarakat.
Menurutnya, sektor pertanian, peternakan, perikanan, hingga perkebunan dapat terlibat dalam rantai pasok program tersebut. Masyarakat sekitar pesantren pun berpotensi menjadi pemasok kebutuhan, sehingga menciptakan perputaran ekonomi yang berkelanjutan.
Dicky menegaskan, OJK tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai katalis dan fasilitator yang mempercepat akses serta pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Hal ini diwujudkan melalui program yang langsung menyentuh kebutuhan di lapangan.
Melalui kegiatan FEBIS, pelaku usaha tidak hanya dikenalkan pada alternatif pembiayaan syariah, tetapi juga dipertemukan langsung dengan lembaga jasa keuangan melalui skema business matching. Dengan demikian, peluang untuk mendapatkan akses pembiayaan menjadi lebih terbuka.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol (Purn) Sony Sanjaya, menyebut program MBG menyasar kelompok rentan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga peserta didik termasuk santri.
“Program ini menyasar kelompok rentan, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, serta peserta didik, termasuk para santri. Pemerintah ingin memastikan bahwa bahkan sejak dalam kandungan, generasi penerus bangsa sudah mendapatkan asupan gizi yang baik,” kata Sony.
Ia menambahkan, program tersebut juga melibatkan jutaan relawan dari berbagai kalangan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan serta efek berganda bagi perekonomian.
Sementara itu, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menyatakan dukungannya terhadap program MBG yang dinilai penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pesantren.
“Justru yang ingin kita lakukan adalah meningkatkan kualitas manusia seutuhnya yang dididik dan dihasilkan oleh pesantren. Manusia yang secara intelektual unggul, secara fisik insya Allah semakin unggul dengan program-program ini, dan tentu saja secara rohaniah akan tetap kita pertahankan agar tetap unggul,” tutur Gus Yahya.
Selain penguatan ekosistem ekonomi, OJK juga mendorong peningkatan literasi keuangan syariah melalui program SAKINAH yang diikuti ratusan santri. Kegiatan ini memberikan edukasi terkait produk dan layanan keuangan syariah, pengelolaan keuangan, kewaspadaan terhadap aktivitas ilegal, serta pentingnya pemenuhan gizi.
Para santri diharapkan tidak hanya memahami pengelolaan keuangan yang baik, tetapi juga menyadari pentingnya kesehatan sebagai bagian dari perencanaan masa depan.
Dalam rangka memperluas akses keuangan syariah, kegiatan FEBIS diikuti sekitar 150 peserta yang terdiri dari pelaku usaha, pengelola layanan pemenuhan gizi, serta bagian dari rantai pasok program MBG. Kegiatan ini juga menghadirkan sesi diskusi langsung antara pelaku usaha dan lembaga jasa keuangan syariah.
Sebagai bagian dari rangkaian acara, dilakukan pula peresmian fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lingkungan pesantren, sekaligus penandatanganan prasasti untuk 27 SPPG sebagai bentuk penguatan ekosistem pesantren.
Langkah ini menjadi wujud sinergi antara sektor keuangan syariah dan ekonomi riil dalam mendukung pengembangan pesantren yang berdaya saing dan berkelanjutan.
Tinggalkan Balasan