Makassar, Bineka.co.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menunjukkan komitmennya memprioritaskan pembangunan infrastruktur di kawasan Luwu Raya. Total Rp 1,041 triliun anggaran pembangunan telah dikucurkan di kawasan Luwu Raya yang diakomodir melalui APBD Pemprov Sulsel dan APBN 2025.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulsel Jufri Rahman menegaskan, anggaran tersebut direalisasikan dalam berbagai proyek infrastruktur yang mulai berjalan. Hal ini bentuk perhatian nyata pemerintah provinsi terhadap pemerataan pembangunan antarwilayah.
“Paket-paket infrastruktur di wilayah Luwu Raya sudah merupakan bentuk atensi Pemprov Sulsel terhadap pembangunan Luwu Raya,” ujar Jufri Rahman dalam keterangannya, Senin (2/2/2026).
Total anggaran tersebut melampaui kontribusi pendapatan daerah Luwu Raya ke kas Pemprov Sulsel yang tercatat sebesar Rp 806 miliar berdasarkan data realisasi APBD Sulsel tahun anggaran 2025. Kontribusi pendapatan tersebut berasal dari seluruh jenis pajak daerah.
Sementara belanja pembangunan yang dialokasikan Pemprov Sulsel untuk Luwu Raya melalui APBD Provinsi Sulsel mencapai Rp 935 miliar. Angka ini belum termasuk tambahan dukungan APBN melalui berbagai skema pembiayaan yang difasilitasi Pemprov Sulsel ke pemerintah pusat.
Anggaran pembangunan tersebut diarahkan untuk memperkuat infrastruktur strategis, mulai dari peningkatan konektivitas jalan, penguatan jaringan irigasi, hingga pembangunan fasilitas layanan kesehatan regional yang representatif.
Salah satu porsi anggaran terbesar dialokasikan melalui skema Multi Years Contract (MYC) dengan nilai hampir Rp 400 miliar. Anggaran tersebut menjadi alokasi MYC terbesar dibandingkan wilayah lain di Sulsel.
Program MYC ini mencakup pembangunan satu unit rumah sakit regional modern dan terlengkap di Kabupaten Luwu. Selain itu ada penanganan jaringan irigasi sepanjang 58.540 meter untuk mendukung daerah irigasi seluas sekitar 11.000 hektare, serta peningkatan jalan strategis kewenangan provinsi sepanjang lebih dari 35 kilometer.
Selain melalui APBD, dukungan APBN untuk sektor pertanian di Luwu Raya mencapai Rp 107 miliar. Melalui skema Instruksi Jalan Daerah (IJD), Pemprov Sulsel turut mengintervensi pembukaan akses menuju Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, sepanjang 15,45 kilometer.
Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sulsel Andi Ihsan mengatakan, sejumlah paket penanganan jalan strategis di Luwu Raya saat ini tengah berproses pada tahap lelang. Pembangunan jalan dilakukan secara bertahap.
Berdasarkan data Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), paket VI perbaikan jalan menyasar ruas Batas Kabupaten Toraja Utara-Pantilang-Bua sepanjang 3 kilometer dan Tedong Bonga-Buntao-Batas Kabupaten Luwu sepanjang 25,96 kilometer.
Ruas lainnya meliputi Pantilang-Bonglo-Batas Kota Palopo sepanjang 17,43 kilometer, Batas Kabupaten Luwu-Latuppa sepanjang 5,17 kilometer, serta tiga ruas jalan di Kota Palopo, yakni Jalan Samiun sepanjang 0,25 kilometer, Jalan Opu Tosappaile sepanjang 1,35 kilometer, dan Jalan Pong Simpin sepanjang 4,82 kilometer.
Dinas BMBK Sulsel terus berkoordinasi dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) Sulsel dalam mempercepat pelaksanaannya. Pemprov Sulsel juga menyiapkan paket perbaikan akses jalan menuju Kecamatan Seko, wilayah yang selama ini dikenal memiliki kondisi akses ekstrem.
Kawasan Kecamatan Seko di Luwu Utara juga menjadi prioritas pembangunan jalan. Saat ini perjalanan menuju Seko masih berlumpur dan penuh batu. Mobil hanya dapat mencapai Dusun Paladoan, sebelum perjalanan dilanjutkan menggunakan motor.
Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) bersama Pemprov Sulsel telah menyepakati skema pembiayaan bersama guna meningkatkan aksesibilitas wilayah Seko. KemenPU mengalokasikan anggaran sebesar Rp 48 miliar, sementara Pemprov Sulsel menyiapkan Rp 20 miliar.
Ihsan menjelaskan, proses lelang dari anggaran KemenPU dilakukan secara terpisah dengan APBD Sulsel. Saat ini paket pekerjaan dari KemenPU telah memiliki pemenang proyek.
“Kita sedang proses juga ini, secepatnya kita lelang (pembangunan jalan Seko di Luwu Utara),” kata Andi Ihsan dalam keterangannya, Kamis (29/1).
Secara keseluruhan, kebijakan anggaran ini mencerminkan arah fiskal Pemprov Sulsel yang menempatkan pemerataan dan keadilan pembangunan sebagai prioritas. Hal ini demi memperkuat struktur ekonomi regional dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar secara berkelanjutan.
Pemprov Sulsel terus memastikan kawasan Luwu Raya yang tergabung dari Palopo, Luwu, Luwu Timur dan Luwu Utara akan terus dikawal pembangunan. Apalagi Luwu Raya sebagai salah satu lokomotif pertumbuhan Sulawesi Selatan ke depan.
Tinggalkan Balasan