Jakarta, Bineka.co.id – Ancaman El Nino berpotensi meningkatkan risiko kredit bermasalah di industri perbankan. Gangguan produksi dan penurunan pendapatan pada sektor-sektor yang bergantung pada kondisi cuaca dapat memengaruhi kemampuan debitur membayar kewajibannya kepada bank.
Sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, hingga industri makanan dan minuman menjadi kelompok usaha yang perlu mendapat perhatian. Dampak cuaca ekstrem juga berpotensi menjalar ke sektor keuangan melalui penurunan kualitas aset dan peningkatan risiko kredit.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, mengatakan El Nino perlu diperhitungkan sebagai bagian dari risiko iklim yang dihadapi industri perbankan.
Fenomena tersebut berpotensi menyebabkan kondisi cuaca lebih kering dan musim kemarau berkepanjangan. Dampaknya dapat berupa kekeringan, gangguan produksi, hingga kebakaran hutan dan lahan.
“Risiko iklim, dalam hal ini El Nino, memberikan dampak yang dirasakan utamanya kepada sektor ekonomi yang memiliki ketergantungan yang sangat tinggi pada kondisi cuaca, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, serta industri makanan dan minuman,” jelas Dian dalam jawaban tertulis di Jakarta, Senin.
Dian menjelaskan, gangguan aktivitas usaha dan meningkatnya biaya operasional dapat menekan pendapatan debitur. Jika kondisi tersebut berlangsung, kemampuan membayar pinjaman berpotensi menurun dan meningkatkan risiko kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL).
Dampaknya tidak akan sama bagi seluruh bank. Bank dengan konsentrasi pembiayaan tinggi pada sektor usaha atau wilayah yang rentan terhadap El Nino berpotensi menghadapi penurunan kualitas aset lebih besar dibandingkan bank dengan portofolio pembiayaan yang terdiversifikasi.
Risiko tersebut termasuk dalam kategori physical climate risk, yakni risiko yang muncul akibat dampak langsung perubahan pola dan kondisi iklim terhadap aktivitas ekonomi, aset, serta kinerja keuangan debitur.
“Risiko tersebut termasuk dalam kategori physical climate risk yaitu risiko yang timbul akibat dampak langsung perubahan pola dan kondisi iklim terhadap aktivitas ekonomi, aset, maupun kinerja keuangan debitur yang perlu dimitigasi oleh industri perbankan,” kata Dian.
BPR dan UMKM Ikut Terpapar
Risiko El Nino juga menjadi perhatian bagi industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Sebagian BPR memiliki eksposur pembiayaan yang dekat dengan aktivitas ekonomi masyarakat di daerah.
Sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi beberapa sektor yang berpotensi terdampak gangguan produksi maupun penurunan aktivitas ekonomi masyarakat.
Dampaknya dapat muncul secara langsung melalui penurunan pendapatan debitur di sektor terdampak. Sementara secara tidak langsung, perlambatan aktivitas ekonomi daerah juga dapat memengaruhi kemampuan masyarakat memenuhi kewajiban kredit.
Berdasarkan POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPR Syariah, kedua jenis lembaga keuangan tersebut diwajibkan menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan dan menyusun rencana aksi keuangan berkelanjutan.
BPR dan BPR Syariah juga harus menerapkan nilai lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam praktik bisnis. Ketentuan ini mencakup pengembangan ekosistem bisnis berkelanjutan, pengembangan produk, serta pengelolaan risiko keuangan akibat perubahan iklim.
Perbankan Diminta Siapkan Strategi Transisi
Menghadapi potensi risiko tersebut, industri perbankan didorong mulai mengintegrasikan dampak perubahan iklim ke dalam strategi bisnis dan manajemen risiko.
Dian mengatakan bank perlu menyusun rencana transisi yang mempertimbangkan risiko iklim sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan bisnis.
Selain itu, perbankan perlu mengalokasikan modal dan pembiayaan ke sektor-sektor ramah lingkungan serta mengembangkan produk keuangan berbasis keberlanjutan.
“Berbagai langkah tersebut merupakan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap dampak risiko iklim, sekaligus memberikan sinyal kepada seluruh sektor ekonomi untuk menghadirkan strategi bisnis dan transisi menuju perekonomian yang lebih berkelanjutan,” kata Dian.
Tinggalkan Balasan