Banyumas, Bineka.co.id – Dugaan penyimpangan penyaluran pembiayaan senilai sekitar Rp1,72 miliar di PT BPRS Khasanah Ummat, Banyumas, Jawa Tengah, menyeret dua orang tersangka, termasuk direktur utama bank pembiayaan rakyat syariah tersebut.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyerahkan kedua tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Banyumas, Kamis 12 November 2026. Penyerahan tahap II ini menandai rampungnya penyidikan perkara dugaan tindak pidana perbankan syariah tersebut.

Dua tersangka masing-masing berinisial TR selaku Direktur Utama PT BPRS Khasanah Ummat dan AHK yang merupakan pihak terafiliasi dengan bank tersebut sebagai konsultan bisnis.

Keduanya diduga terlibat dalam penyimpangan penyaluran pembiayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan maupun tujuan pemberian pembiayaan.

Berdasarkan hasil penyidikan, dugaan penyimpangan berlangsung pada periode Mei 2018 hingga September 2021. Kasus tersebut melibatkan 21 fasilitas pembiayaan yang disalurkan kepada 20 nasabah, dengan potensi kerugian sekitar Rp1,72 miliar.

Sebelum menyerahkan tersangka dan barang bukti, penyidik OJK telah melimpahkan berkas perkara kepada JPU pada tahap I. Berkas tersebut kemudian dinyatakan lengkap atau P-21 pada 11 November 2026.

Dirut dan Konsultan Bisnis Dijerat Pasal Berbeda

Dalam perkara ini, TR disangkakan melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Selain itu, TR juga disangkakan dengan ketentuan alternatif Pasal 63 ayat (4) huruf b sebagaimana diatur dalam perubahan undang-undang tersebut, dengan memperhatikan ketentuan penyesuaian pidana yang berlaku.

Sementara AHK disangkakan melanggar Pasal 64 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, atau Pasal 63 ayat (2) sebagaimana diatur dalam perubahan undang-undang tersebut.

Penanganan perkara ini merupakan tindak lanjut dari proses pengawasan OJK terhadap BPRS Khasanah Ummat. Proses tersebut mencakup pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, penyelidikan, hingga penyidikan atas dugaan tindak pidana perbankan syariah.

OJK menyatakan akan terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian dan Kejaksaan, untuk memastikan penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan berjalan secara profesional dan konsisten.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga integritas industri jasa keuangan sekaligus melindungi kepentingan masyarakat dan memperkuat kepercayaan terhadap sektor perbankan nasional.