Makassar, Bineka.co.id – Sengketa kepemilikan lahan seluas 16,4 hektare di kawasan Jalan Metro Tanjung Bunga, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berujung pada kemenangan PT Hadji Kalla (Kalla Group) dalam gugatan perdata terhadap PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) Tbk.
Kemenangan tersebut berdasarkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Makassar Nomor 560/Pdt.G/2025/PN Makassar yang dibacakan pada 12 November 2026. Lahan yang menjadi objek sengketa memiliki luas sekitar 164.151 meter persegi.
Kuasa hukum PT Hadji Kalla, Hasman Usman, SH, MH, menyampaikan hasil putusan tersebut dalam konferensi pers di Wisma Kalla, Makassar, Kamis 19 November 2026.
Ia menjelaskan, proses persidangan berlangsung selama kurang lebih 11 bulan sejak Desember 2025. Setelah melalui rangkaian pemeriksaan dan pembuktian, majelis hakim akhirnya mengabulkan gugatan yang diajukan PT Hadji Kalla.
“Alhamdulillah, pada 12 November kemarin, perkara Nomor 560/Pdt.G/2025/PN Makassar telah diputuskan. Dalam putusan tersebut, kita dinyatakan menang,” kata Hasman kepada awak media.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam perkara tersebut adalah ketidakjelasan objek tanah atau obscuur libel yang dipersoalkan pihak PT Hadji Kalla terhadap gugatan PT GMTD.
Hasman menerangkan, terdapat ketidaksesuaian antara batas-batas lahan yang tercantum dalam gugatan dengan kondisi sebenarnya saat pemeriksaan setempat dilakukan. Perbedaan itu disebut terlihat pada batas tanah di bagian timur dan utara.
Selain persoalan batas lahan, kedua perusahaan juga memiliki dasar klaim kepemilikan yang berbeda. PT GMTD disebut menggunakan Persil 40, sementara PT Hadji Kalla mendasarkan kepemilikannya pada Persil 50 yang diperoleh dari Andi Ijo Karaeng To Lalolang.
Untuk membuktikan klaim tersebut, PT Hadji Kalla mengajukan dokumen Letter C atau Buku C yang diperoleh dari kantor kecamatan sebagai salah satu alat bukti di persidangan.
Berdasarkan dokumen yang ditunjukkan, Hasman mengklaim Persil 40 yang menjadi dasar kepemilikan PT GMTD tidak ditemukan dalam administrasi pertanahan yang diperiksa. Keterangan terkait dokumen tersebut juga disebut telah disampaikan Sekretaris Camat dalam persidangan.
“Berdasarkan data yang kami peroleh, Persil 40 yang digunakan sebagai dasar kepemilikan tersebut, ternyata tidak ada atau tidak terdaftar dalam administrasi kantor kecamatan,” ungkapnya.
Persoalan administrasi pertanahan itu, lanjut Hasman, akan menjadi salah satu materi yang ditindaklanjuti melalui jalur hukum pidana.
Ia turut menyoroti proses perolehan tanah dan penggunaan akta jual beli (AJB) yang berkaitan dengan lahan tersebut.
Hasman mengaku memiliki bukti surat mengenai penawaran pembelian tanah oleh pihak yang dikaitkan dengan James Riady kepada PT Hadji Kalla. Namun, menurut keterangannya, tanah itu kemudian justru diperoleh melalui transaksi dengan pihak lain.
“Kami memiliki bukti yang menerangkan adanya penawaran pembelian tersebut. Kalau memang ada penawaran untuk membeli, berarti pada saat itu terdapat pengakuan bahwa tanah tersebut merupakan milik PT Hadji Kalla,” jelas Hasman.
Kalla Group Siapkan Laporan Dugaan Pemalsuan
Meski telah memenangkan gugatan perdata, PT Hadji Kalla berencana melanjutkan persoalan tersebut melalui jalur pidana.
Perusahaan itu berencana kembali melaporkan PT GMTD ke Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) atas dugaan pemalsuan dan penggunaan dokumen palsu. Laporan tersebut dijadwalkan disampaikan pada pekan depan.
“Rencananya pekan depan kita akan laporkan,” ujar Hasman.
Ia menjelaskan, laporan pidana yang akan diajukan berbeda dengan perkara perdata yang baru saja diputus PN Makassar. Keduanya memiliki objek persoalan hukum yang berbeda, sementara gugatan perdata kali ini secara khusus menyangkut lahan seluas sekitar 16,4 hektare.
Sementara itu, Tim Advisor Kalla, Prof Hamid Awaluddin, menyatakan menghormati putusan pengadilan dan memilih menunggu respons PT GMTD terhadap hasil persidangan tersebut.
Menurutnya, tim hukum yang terdiri atas Hasman Usman Associates dan Hendropriyono Associates telah bersiap apabila PT GMTD mengajukan upaya hukum lanjutan.
“Kami saat ini berada dalam posisi menunggu langkah atau pergerakan dari pihak penggugat. Kalau perkara ini ingin diselesaikan sampai di sini, dan mereka menerima putusan pengadilan, tentu kami berterima kasih. Tetapi kalau mereka ingin melanjutkan perkara ini, tim legal kami juga siap menghadapi. Mau balik lagi, silakan. Kami siap,” kata Hamid.
Ungkap Riwayat Sengketa Sejak 1996
Dalam konferensi pers tersebut, Hamid turut membeberkan riwayat komunikasi mengenai lahan yang kini menjadi objek sengketa.
Ia menyebut, sekitar Oktober 1996 pernah ada surat yang menyatakan keinginan untuk membeli tanah milik PT Hadji Kalla.
Setelah penawaran tersebut tidak mencapai kesepakatan, menurut Hamid, sempat dilakukan pendekatan melalui sejumlah pertemuan untuk menjajaki kemungkinan kerja sama. Namun, sekitar setahun berselang, muncul AJB yang disebutnya dilakukan melalui transaksi dengan pihak lain.
Hamid juga mengulas sejarah pembentukan perusahaan pengembang kawasan Tanjung Bunga pada era 1990-an. Ia menyebut pengembangan kawasan tersebut berawal dari gagasan Gubernur Sulawesi Selatan saat itu, Profesor Ahmad Amiruddin, yang ingin mendorong pertumbuhan sektor pariwisata.
Dalam perencanaannya, sejumlah pengusaha turut dilibatkan, di antaranya Tanri Abeng dan Jusuf Kalla.
Menurut Hamid, konsep awal pengembangan Tanjung Bunga tidak semata-mata diarahkan untuk pembangunan kawasan permukiman. Rencana tersebut juga mencakup pembangunan pusat kesenian, kebudayaan, fasilitas pariwisata, serta sarana olahraga.
Namun, ia menilai perlu ada perhatian terhadap perubahan komposisi kepemilikan saham pemerintah daerah dalam perusahaan pengembang tersebut.
Hamid menyebut porsi kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota Makassar, dan Pemerintah Kabupaten Gowa mengalami penurunan hingga di bawah 10 persen.
Ia juga mempertanyakan manfaat ekonomi yang diperoleh pemerintah daerah dari keterlibatannya dalam perusahaan tersebut, termasuk realisasi pembagian dividen selama perusahaan beroperasi.
“Silakan ditanyakan kepada pemerintah daerah masing-masing, berapa dividen yang mereka terima selama kurang lebih 30 tahun perjalanan perusahaan tersebut,” ujarnya.
Selain persoalan kepemilikan saham, Hamid menyebut masih terdapat lahan kosong sekitar 15 hektare dari total kawasan yang luasnya diperkirakan mencapai 1.000 hektare.
Ia menilai keberadaan lahan tersebut serta realisasi fasilitas olahraga dan pariwisata yang menjadi bagian dari rencana awal pengembangan kawasan perlu kembali menjadi perhatian.
Di tengah perkembangan sengketa tersebut, PT Hadji Kalla menegaskan kesiapannya menghadapi proses hukum selanjutnya. Hasman menyatakan pihaknya optimistis dengan dasar kepemilikan tanah yang diajukan dalam persidangan, sekaligus siap menghadapi apabila PT GMTD menempuh upaya hukum atas putusan PN Makassar.
Bineka.co.id telah berusaha menghubungi Public Relations Manager PT GMTD, Anggraini, kendati demikian ia belum membalas pesan yang dikirimkan ke nomor whatsapp pribadinya.

Tinggalkan Balasan