Jakarta, Bineka.co.id – Menggunakan jasa joki gagal bayar atau galbay pinjaman online (pinjol) tidak akan menghapus catatan kredit bermasalah peminjam dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Praktik tersebut justru berpotensi merugikan masyarakat karena dapat menyulitkan akses pembiayaan pada masa mendatang.

Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Agusman, mengatakan praktik joki galbay merugikan penerima pinjaman atau borrower maupun penyedia dana atau lender.

“Fenomena joki gagal bayar tidak hanya merugikan lender dan menekan kualitas pendanaan industri, tetapi juga merugikan borrower itu sendiri. Riwayat gagal bayar tetap tercatat dalam SLIK sehingga dapat menyulitkan akses pembiayaan di kemudian hari,” ujar Agusman dalam keterangan tertulis, Senin 16 November 2026.

Catatan gagal bayar tersebut tetap menjadi bagian dari riwayat kredit peminjam. Artinya, menggunakan jasa pihak ketiga untuk menghindari pembayaran tidak serta-merta menghapus kewajiban maupun rekam jejak kredit bermasalah.

OJK memperingatkan masyarakat agar tidak tergiur tawaran joki galbay yang menjanjikan penyelesaian utang pinjaman daring. Selain tidak menghilangkan catatan kredit, praktik tersebut juga dapat memperburuk kondisi industri pendanaan.

OJK Perketat Pengawasan Pinjaman Daring

Untuk menekan praktik joki gagal bayar, OJK akan memperkuat pengawasan terhadap industri pinjaman daring atau pindar.

Regulator juga mendorong penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) meningkatkan kualitas analisis pendanaan, pemantauan, serta edukasi kepada masyarakat.

“Pengawasan terus diperkuat, termasuk mendorong penyelenggara LPBBTI meningkatkan kualitas analisis pendanaan, pemantauan, dan edukasi kepada masyarakat. Kecukupan ketentuan juga terus dievaluasi untuk mencegah praktik joki gagal bayar serta menjaga industri LPBBTI yang sehat dan berkelanjutan,” jelasnya.

Di sisi lain, OJK mencatat kelompok masyarakat berusia 19–34 tahun menjadi penyumbang terbesar pendanaan macet pada industri pindar.

Kelompok usia tersebut menyumbang 50,69 persen dari total pendanaan macet berdasarkan Tingkat Wanprestasi 90 Hari (TWP90) dari sisi penerima pinjaman.

Agusman menyebut peningkatan TWP90 antara lain dipengaruhi oleh menurunnya kemampuan bayar borrower. Karena itu, OJK mengawasi penerapan prinsip kehati-hatian oleh penyelenggara pindar agar pertumbuhan penyaluran pendanaan tetap diikuti kualitas pembiayaan yang terjaga.

“Peningkatan TWP90 dipengaruhi antara lain menurunnya kemampuan bayar borrower. Penerapan prinsip kehati-hatian oleh penyelenggara juga terus diawasi agar pertumbuhan penyaluran tetap diiringi kualitas pendanaan yang terjaga,” pungkasnya.