Makassar. Bineka.co.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan tiga pedoman produk perbankan syariah yang diarahkan untuk memperluas pembiayaan sektor riil, termasuk kebutuhan produktif usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ketiga pedoman tersebut mencakup produk Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT), dan Wakalah Penjualan Aset Ready Stock. Skema ini membuka ruang bagi bank syariah untuk menyediakan pembiayaan sewa aset, kepemilikan aset melalui mekanisme sewa, hingga pembiayaan persediaan barang dalam rantai pasok.

Peluncuran pedoman dilakukan dalam Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah (PTBS) keempat yang menjadi bagian dari Indonesia Islamic Finance Summit (IIFS) 2026 di Makassar, Selasa 3 November 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, pengembangan produk dengan karakteristik syariah diperlukan agar industri perbankan syariah dapat meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

“Semua inisiatif ini dilakukan agar perbankan syariah berkembang dengan pesat, menjadi pilihan utama masyarakat, dan mendorong ekonomi Indonesia tumbuh lebih tinggi melalui peningkatan pembiayaan di semua sektor ekonomi, termasuk UMKM,” ujar Dian.

Dalam pedoman Ijarah, bank syariah dapat menyediakan pembiayaan berbasis sewa bagi nasabah yang membutuhkan pemanfaatan aset tanpa harus memiliki aset tersebut. Skema ini dapat digunakan untuk menyewa rumah toko, kantor, gudang, mesin, kendaraan, maupun sarana produktif lainnya dengan pembayaran secara bertahap.

Sementara itu, IMBT memungkinkan nasabah memanfaatkan aset melalui mekanisme sewa yang diakhiri dengan pengalihan kepemilikan. Produk ini dapat digunakan untuk kebutuhan konsumtif, seperti rumah dan kendaraan, maupun kebutuhan usaha, seperti kepemilikan gudang, kantor, rumah toko, dan mesin.

Adapun Wakalah Penjualan Aset Ready Stock diarahkan untuk mendukung pembiayaan rantai pasok. Melalui skema ini, pemasok dapat memperoleh likuiditas dari penjualan persediaan barang yang telah tersedia kepada bank, tanpa perlu menunggu pembayaran yang ditangguhkan oleh pembeli akhir.

Ketiga pedoman tersebut melengkapi sembilan pedoman produk yang sebelumnya telah diterbitkan. Penyusunannya melibatkan OJK, Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), industri perbankan syariah, serta pemangku kepentingan terkait sebagai bagian dari pelaksanaan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023–2027.

Aset Perbankan Syariah Tembus Rp1.108 Triliun

Di tengah pengembangan produk tersebut, industri perbankan syariah mencatatkan pertumbuhan aset. Pada September 2026, total asetnya mencapai Rp1.108,45 triliun atau meningkat 10,16 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Meski demikian, pangsa pasar perbankan syariah masih berada di angka 7,53 persen dari total aset perbankan nasional.

OJK menyatakan penguatan industri terus dilakukan melalui peningkatan permodalan, konsolidasi, pemisahan unit usaha syariah, serta pengembangan sinergi antara bank syariah dan bank induknya.

Sinergi tersebut diarahkan untuk memperluas jangkauan layanan, memperkuat kapasitas bisnis, meningkatkan kualitas pelayanan, dan mendorong efisiensi operasional.

Selain pedoman produk pembiayaan, OJK juga telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah. Aturan tersebut menjadi tindak lanjut Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang menegaskan pembedaan antara produk simpanan dan investasi di perbankan syariah.

Ketentuan itu kemudian diperinci melalui Peraturan Anggota Dewan Komisioner Nomor 14 Tahun 2026 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko dalam Penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah.

OJK Tekankan Kualitas Pembiayaan UMKM

Dian menilai penguatan perbankan syariah tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan aset atau peningkatan jumlah pembiayaan. Kualitas penyaluran dana kepada pelaku UMKM juga perlu menjadi perhatian.

“Oleh karena itu, kita tidak semata-mata berkonsentrasi pada pertumbuhan atau peningkatan kredit UMKM, tetapi lebih penting lagi sebetulnya adalah kualitas peningkatan penyaluran pembiayaan UMKM,” kata Dian.

Selain fungsi komersial, bank syariah juga didorong memperkuat peran sosial melalui produk Cash Waqf Linked Deposit (CWLD). Produk ini diterapkan oleh bank syariah yang berstatus sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

Program wakaf melalui CWLD diarahkan untuk mendukung pengembangan UMKM dan pendidikan. Implementasinya juga terhubung dengan program Kota Wakaf yang diinisiasi Kementerian Agama di sejumlah daerah melalui kerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia dan nazhir wakaf uang.

Pengembangan produk yang menggabungkan fungsi sosial dan komersial tersebut diharapkan dapat memperluas pemanfaatan layanan keuangan syariah sekaligus mengurangi kesenjangan antara literasi dan inklusi keuangan syariah.

Sulsel Dorong Pembiayaan Dekat dengan Pelaku Usaha

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan turut mendorong agar pengembangan keuangan syariah terhubung langsung dengan kebutuhan sektor riil di daerah.

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, melalui sambutan yang dibacakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Andi Darmawan Bintang, menekankan pentingnya akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.

“Kita ingin agar pelaku usaha kecil dan menengah tidak hanya menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperoleh akses pembiayaan yang mudah, terjangkau, dan sesuai dengan kebutuhan usahanya,” demikian disampaikan Wakil Gubernur dalam sambutan tersebut.

Pemprov Sulsel memandang pembiayaan syariah perlu semakin menjangkau UMKM, sektor perdagangan, pertanian, industri halal, serta berbagai kegiatan ekonomi produktif lainnya.

Pemerintah daerah juga menyatakan kesiapan mendukung pengembangan ekonomi syariah melalui sinergi program, peningkatan kapasitas pelaku usaha, dan penciptaan iklim investasi yang kondusif.

PTBS keempat dihadiri perwakilan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, OJK daerah, Bank Indonesia, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), DSN-MUI, Badan Wakaf Indonesia, asosiasi perbankan syariah, serta Ikatan Bankir Indonesia.

Kegiatan tersebut mencakup sarasehan industri perbankan syariah, sosialisasi pedoman produk, dan lokakarya percepatan pengembangan ekosistem keuangan syariah Indonesia.