Makassar, Bineka.co.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai mengarahkan pengembangan aset keuangan digital dan aset kripto syariah dengan mengkaji potensi tokenisasi sukuk, emas, hingga aset riil berbasis prinsip syariah.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas inovasi keuangan syariah sekaligus memastikan produk digital yang dikembangkan memiliki manfaat ekonomi, transparansi transaksi, dan perlindungan konsumen.
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Adi Budiarso, mengatakan pengembangan aset keuangan digital syariah tidak cukup hanya mengandalkan kecanggihan teknologi atau kemunculan produk baru.
Hal itu disampaikan dalam Sector-Focused Forum IAKD bertema “Pemenuhan Prinsip Syariah pada Aset Keuangan Digital” dalam rangkaian Indonesia Islamic Finance Summit (IIFS) 2026 di Makassar, Selasa 3 November 2026.
“Masa depan aset keuangan digital-aset kripto syariah tidak hanya ditentukan oleh kecepatan teknologi atau banyaknya produk baru. Yang lebih penting adalah sejauh mana inovasi tersebut memberikan manfaat nyata, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan berkontribusi pada pengembangan ekonomi serta keuangan syariah nasional,” ujar Adi.
Menurutnya, besarnya populasi Muslim di Indonesia, perkembangan industri keuangan syariah, serta meningkatnya pemanfaatan teknologi digital membuka peluang perluasan layanan keuangan syariah, terutama bagi generasi muda dan masyarakat yang belum terlayani secara optimal.
Namun, Adi mengingatkan bahwa inovasi harus berangkat dari kebutuhan masyarakat dan manfaat ekonomi yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, prinsip syariah perlu diterapkan sejak tahap perancangan produk atau sharia by design.
“Kepatuhan syariah tidak cukup melalui label atau istilah syariah. Ia harus tercermin dalam kejelasan objek dan manfaat ekonomi, kesesuaian akad, transparansi transaksi, tata kelola, serta pengawasan yang memadai,” katanya.
OJK juga menegaskan bahwa penilaian kesesuaian syariah harus mempertimbangkan karakteristik produk, mekanisme transaksi, dan risiko yang menyertainya. Sertifikasi syariah dari luar negeri pun tidak otomatis membuat suatu produk dapat ditawarkan di Indonesia.
Untuk mengatur arah pengembangan industri, OJK tengah menyusun Peta Jalan Pengembangan IAKD Syariah yang menjadi bagian dari arah pengembangan IAKD 2027–2031.
Pada tahap awal, sejumlah model bisnis yang memiliki aset dasar, manfaat ekonomi, dan struktur transaksi jelas akan menjadi perhatian. Di antaranya potensi tokenisasi sukuk, emas, serta aset riil berbasis syariah yang masih perlu dikaji lebih lanjut.
OJK juga menempatkan regulatory sandbox sebagai sarana pengujian inovasi. Namun, mekanisme tersebut tidak dapat disamakan dengan penilaian kesesuaian syariah oleh lembaga yang berwenang.
Transaksi Kripto Capai Rp30,56 Triliun
Penguatan pengawasan dan tata kelola dinilai semakin penting seiring meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perdagangan aset kripto.
Berdasarkan data OJK hingga September 2026, jumlah akun konsumen aset kripto mencapai 23,48 juta.
Sementara nilai transaksi aset kripto di pasar spot tercatat Rp30,56 triliun dan transaksi derivatif mencapai Rp5,8 triliun sepanjang September 2026.
Besarnya aktivitas tersebut perlu diimbangi dengan penguatan transparansi, manajemen risiko, tata kelola, serta literasi dan perlindungan konsumen.
Untuk memperkuat kajian pengembangan aset keuangan digital syariah, OJK telah melakukan penelitian, survei literasi dan kebutuhan konsumen, serta diskusi bersama Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), organisasi kemasyarakatan Islam, akademisi, asosiasi, dan pelaku industri.
OJK juga melakukan kajian bersama Cambridge Centre for Alternative Finance dan menyampaikan hasilnya kepada Komite Pengembangan Keuangan Syariah.
Selain forum tersebut, OJK menggelar pertemuan dengan asosiasi dan pelaku industri, termasuk Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI), Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), dan Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI).
Pertemuan tersebut membahas strategi pengembangan industri aset keuangan digital syariah, termasuk rencana penyusunan peta jalan pengembangan periode 2027–2031.
OJK juga menggelar dialog dengan pelaku usaha dan pemangku kepentingan ekosistem digital rumput laut di Kabupaten Takalar. Kegiatan ini melibatkan Koperasi Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Kospermindo), International Labour Organization (ILO), dan AFTECH.
Dialog tersebut diarahkan untuk memantau dan mengevaluasi pemanfaatan ekosistem digital dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha rumput laut.
OJK Perluas Alternatif Pendanaan dan Pelindungan Keuangan Syariah
Selain sektor aset keuangan digital, rangkaian IIFS 2026 juga membahas pengembangan alternatif pendanaan usaha dan instrumen investasi syariah melalui sektor pasar modal.
Dalam lokakarya mengenai Securities Crowdfunding (SCF) dan Exchange-Traded Fund (ETF) Emas, OJK mendorong pemanfaatan SCF untuk mempertemukan investor dengan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM).
Instrumen tersebut diharapkan dapat memperluas akses pendanaan alternatif bagi UKM sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan sektor produktif.
Sementara pembahasan ETF Emas diarahkan untuk memperkenalkan alternatif investasi yang relevan dengan kebiasaan masyarakat berinvestasi emas, termasuk mekanisme produk, karakteristik risiko, dan pemenuhan prinsip syariah.
Pada sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP), OJK juga mendorong penguatan pelindungan keuangan syariah berbasis komunitas melalui Program Sahabat Masjid.
Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan PPDP OJK, Retno Woelandari, menyebut masjid memiliki potensi sebagai pusat literasi, inklusi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Program tersebut membahas pelindungan aset masjid dari risiko kebakaran dan bencana, perlindungan jiwa serta kesehatan bagi imam, marbot, pengurus, karyawan, dan jemaah, hingga pengembangan program dana pensiun syariah bagi pekerja masjid.
Dalam kegiatan itu, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) dan Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (ADPLK) menandatangani komitmen bersama untuk mendukung pengembangan ekosistem keuangan syariah berbasis komunitas.
Melalui rangkaian forum sektoral IIFS 2026, OJK berupaya memperkuat kolaborasi antara regulator, pelaku industri, asosiasi, akademisi, dan komunitas untuk mengembangkan ekosistem keuangan syariah yang inovatif, berintegritas, dan berkelanjutan.
Tinggalkan Balasan