Bineka.co.id – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menyambut kunjungan Kepala BPS Sulsel, Aryanto, beserta tim Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Rumah Jabatan Wakil Gubernur pada Senin (22/6). Pertemuan ini sebagai langkah koordinasi terkait awal mula tahapan pendataan lapangan secara door to door di wilayah Sulawesi Selatan.
Dalam kesempatan tersebut, pihak BPS memaparkan sistem pendataan, cakupan wilayah, hingga kendala yang oleh para petugas di lapangan. Sebagai agenda statistik nasional, Sensus Ekonomi 2026 berfungsi memotret dinamika dunia usaha dan aktivitas ekonomi di Indonesia. Data yang nantinya akan menjadi acuan krusial bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam merancang kebijakan ekonomi dan perencanaan pembangunan.
Wagub Fatmawati memberikan apresiasi penuh terhadap pelaksanaan sensus ini. Ia menegaskan bahwa data yang berkualitas adalah fondasi utama agar program pemerintah tepat sasaran, sekaligus menjadi momentum memperkuat program Satu Data Indonesia.
“Data yang valid sangat penting agar setiap kebijakan maupun program pemerintah benar-benar tepat sasaran. Dengan data yang baik, pemerintah dapat mengambil keputusan yang lebih tepat sesuai kondisi riil masyarakat,” ujar Fatmawati.
Oleh karena itu, beliau mengimbau warga agar menyambut petugas sensus dengan memberikan informasi yang jujur dan menyeluruh.
“Keberhasilan sensus ini bukan hanya tugas BPS. Dukungan seluruh masyarakat sangat besar pengaruhnya. Semakin baik data yang kita miliki, semakin baik pula kebijakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.
Fatmawati menambahkan bahwa data akhir sensus ini akan sangat membantu pemerintah dalam merancang program pembangunan yang efektif, mengoptimalkan pelayanan publik, serta mendorong pemerataan kesejahteraan warga.
Di sisi lain, Kepala BPS Sulsel, Aryanto, memaparkan bahwa SE 2026 bertujuan mengumpulkan potret ekonomi yang menyeluruh sebagai basis kebijakan pembangunan.
Pendataan langsung ke rumah-rumah dilakukan oleh ribuan petugas yang telah dilatih secara profesional agar hasilnya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. BPS juga mengintegrasikan data administratif pemerintah demi memperkuat ekosistem Satu Data Indonesia.
Meskipun petugas di lapangan menghadapi tantangan berat seperti menembus wilayah padat penduduk hingga mendapatkan akses ke perumahan elite yang tertutup proses pendataan tetap berjalan lancar di seluruh kabupaten/kota di Sulsel.
Aryanto menyebutkan bahwa proses wawancara memerlukan waktu sekitar 30 menit per rumah demi mendapatkan data aktivitas ekonomi yang mendalam. BPS pun berharap masyarakat dapat memberikan jawaban yang jujur dan terbuka saat didatangi petugas.(*)
Tinggalkan Balasan