Makassar, Bineka.co.id – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi), menolak pengadaan mobil dinas baru meski anggaran Rp4 miliar telah disiapkan. Keputusan ini diambil untuk mengalihkan dana ke program yang lebih prioritas bagi masyarakat.
“Mobil dinas yang ada sudah cukup. Uangnya lebih baik untuk kepentingan rakyat,” tegas Appi, Selasa 4 Maret 2025.
Berdasarkan rencana awal, Pemkot Makassar menganggarkan Rp4 miliar untuk membeli dua mobil dinas baru bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Namun, Appi menilai kendaraan yang digunakan saat ini—Hyundai IONIQ listrik dan Toyota Alphard—masih layak untuk mendukung aktivitas pemerintahan.
“Saya sudah punya dua mobil: satu listrik dan satu Alphard. Wakil Wali Kota juga demikian. Buat apa beli lagi?” ujar Appi. Mobil listrik IONIQ yang dipakainya saat ini merupakan kendaraan dinas era Wali Kota sebelumnya, Danny Pomanto.
Dengan penolakan ini, anggaran Rp4 miliar akan direalokasi untuk program mendesak seperti perbaikan infrastruktur, layanan kesehatan, atau pemberdayaan ekonomi. “Dana sebesar itu bisa dipakai untuk banyak hal yang lebih bermanfaat bagi warga,” tambah Appi.
Appi menekankan, penggunaan mobil listrik untuk mobilitas di dalam kota sudah efisien dan ramah lingkungan. “Kalau hanya beraktivitas di Makassar, pakai mobil listrik lebih praktis. Dana Rp4 miliar bisa menyelesaikan banyak masalah masyarakat,” jelasnya.
Keputusan ini sejalan dengan komitmen Appi untuk mengutamakan efisiensi anggaran dan transparansi. Ia juga mengajak jajarannya menghindari pemborosan dan fokus pada program yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga.
“Prioritas kami adalah rakyat, bukan fasilitas pejabat. Rp4 miliar bisa membangun banyak hal jika dikelola tepat sasaran,” tegasnya. Langkah ini mendapat apresiasi publik sebagai bentuk kepemimpinan yang responsif dan pro-rakyat.
Dengan kebijakan ini, Appi membuktikan konsistensinya dalam menerapkan prinsip hemat anggaran dan prioritas pembangunan inklusif. Masyarakat Makassar berharap realokasi dana ini dapat mempercepat peningkatan kualitas layanan publik di kota mereka.***
Tinggalkan Balasan