Makassar, Bineka.co.id – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Olivier Zehnder, di Rumah Jabatan Wagub Sulsel, Selasa 6 Mei 2025. Pertemuan ini membahas perluasan kerja sama bilateral di berbagai sektor strategis antara Sulsel dengan Konfederasi Swiss.

“Kami menyambut baik inisiatif Pemerintah Swiss untuk memperdalam kemitraan di sektor-sektor prioritas Sulsel. Kolaborasi ini akan mendorong pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan daya saing daerah,” tegas Fatmawati dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut.

Pembahasan difokuskan pada empat bidang utama yakni Energi Terbarukan dengan memanfaatkan keberhasilan PLTB Sidrap dan Jeneponto sebagai basis pengembangan energi bersih, juga pendidikan vokasi dengan penyiapan tenaga kerja terampil melalui pelatihan berbasis industri

Termasuk transportasi berkelanjutan dengan pengembangan sistem transportasi perkotaan ramah lingkungan, juga pariwisata dengan optimalisasi potensi wisata berkelanjutan

Dubes Olivier Zehnder menyambut positif gagasan ini dan Swiss siap mendukung Sulsel melalui transfer teknologi, pembangunan kapasitas, dan program kerja sama teknis. “Kami telah melihat keberhasilan program Swisscontact di bidang kakao dan pelatihan vokasi,” katanya.

Beberapa inisiatif Swiss yang sudah beroperasi di Sulsel:

  • Sustainable Cocoa Production Program (SCPP) di Bone, Luwu, Soppeng, dan Luwu Timur
  • Skills for Competitiveness (S4C) di Bantaeng
  • Program WISATA untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan di Tana Toraja

Kerja sama ini merupakan bagian dari Program Kerja Sama Pembangunan Indonesia-Swiss 2025-2028 yang berfokus pada tiga pilar yakni penguatan sektor publik dan daya saing ekonomi, kedua pengembangan infrastruktur berkelanjutan, dan peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan vokasi

Pertemuan ini menandai babak baru dalam hubungan bilateral kedua wilayah. “Kami optimis kerja sama ini akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sulsel, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi inklusif,” tutup Fatmawati.***