Bineka.co.id, Jakarta – Kecelakaan kapal motor penumpang (KMP) Tunu Pratama Jaya di Selat Bali menjadi momentum penting bagi Kementerian Perhubungan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek keselamatan pelayaran, terutama terkait modifikasi kapal. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan pentingnya mematuhi prosedur teknis dan regulasi yang berlaku dalam setiap perubahan bentuk dan fungsi kapal.
“Mohon doanya dari masyarakat Indonesia. Kami upayakan yang terbaik untuk menemukan korban. Setiap kecelakaan akan menjadi bahan evaluasi kami, tapi yang bisa kami sampaikan, ketika kapal dimodifikasi, ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dan dinilai lembaga independen. Biro Klasifikasi Indonesia yang menetukan kapal tersebut layak atau tidak, apakah untuk ke depannya masih boleh ada perubahan atau tidak. Karena perubahan atau modifikasi kapal lazim di dunia perkapalan, dan sudah diatur aturan pelayaran internasional,” ucapnya dalam perbincangan bersama jurnalis di Jakarta, Rabu (9/7) sore.
Menhub mengungkapkan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) telah memperpanjang masa pencarian korban selama tiga hari. Ia memastikan setiap insiden seperti ini akan menjadi bahan evaluasi internal kementerian.
Selain menanggapi tragedi tersebut, Menhub Dudy juga menekankan komitmen Kementerian Perhubungan dalam memperkuat layanan transportasi nasional, khususnya di wilayah terdepan, terluar, tertinggal, dan perbatasan (3TP). Ia menyebut pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk memperkuat konektivitas, termasuk revitalisasi pelabuhan dan bandara yang mulai mengalami penurunan fungsi.
“Perintis masih membutuhkan dukungan dari pemerintah, mengingat rute-rute tersebut secara ekonomis belum memadai. Kemudian revitalisasi pelabuhan dan bandara yang seiring waktu ada penurunan daya dukung, kami ingin tetap bisa digunakan sehingga diperlukan perbaikan-perbaikan,” ujar Menhub Dudy.
Kemenhub juga telah mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp13,25 triliun guna menunjang pelaksanaan program tersebut. Dengan usulan ini, total pagu anggaran tahun 2026 akan menjadi Rp37,66 triliun atau 77,02% dari kebutuhan ideal yang diperkirakan mencapai Rp48,88 triliun.
“Kami berharap kita tidak ketinggalan zaman untuk senantiasa memperbarui atau memodernisasi transportasi kita. Banyak hal yang perlu kita lakukan walaupun dengan anggaran yang efisien. Ada hal yang krusial misalnya kaitannya dengan navigasi. Hal-hal modernisasi untuk keselamatan, untuk keamanan, itu selalu menjadi prioritas kita,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, isu keselamatan jalan raya juga dibahas, terutama mengenai kendaraan truk over dimension over loading (ODOL). Menhub menggarisbawahi pentingnya penanganan menyeluruh terhadap ODOL, dengan mengikutsertakan berbagai pihak, termasuk Korlantas Polri dan Jasa Marga, yang kini tengah menerapkan sistem Weight In Motion (WIM) dan integrasi data.
“Kami peduli pada sopir baik keselamatan dan kesejahteraannya. Jadi seharusnya para sopir tidak perlu terlalu khawatir karena yang berkaitan dengan over dimensi tidak hanya melibatkan satu pihak saja, tapi akan dicari sampai siapa yang inisiatif melakukan perubahan dimensi tersebut. Penegak hukum akan melihat sampai ke belakang, bagaimana dimensi diubah. Seperti itu yang disampaikan Korlantas,” kata Menhub Dudy.
Hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah pejabat eselon I Kemenhub, di antaranya Sekretaris Jenderal Antoni Arif Priadi, Dirjen Perhubungan Darat Aan Suhanan, Dirjen Perhubungan Laut Muhammad Masyhud, Dirjen Perhubungan Udara Lukman F. Laisa, Dirjen Perkeretaapian Allan Tandiono, Dirjen Integrasi Transportasi Multimoda Risal Wasal, serta Kepala Badan Kebijakan Transportasi Hermanta.
Tinggalkan Balasan