Bineka.co.id, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Sulawesi Barat di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar. Agenda ini bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan literasi dan inklusi keuangan.
Kegiatan tersebut diikuti oleh Forkopimda Sulbar, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) provinsi, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulbar, serta perwakilan TPAKD kabupaten dan pelaku usaha sektor keuangan.
Dalam sambutannya, Moch. Muchlasin menekankan bahwa inklusi keuangan menjadi indikator penting dalam transformasi ekonomi nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Ia menyebutkan, “TPAKD merupakan wujud nyata dari komitmen sinergi Pemerintah Daerah, Otoritas, dan Pelaku Usaha Sektor Keuangan terhadap implementasi program Asta Cita.”
Wakil Gubernur Sulbar, Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga, saat membuka kegiatan, menyampaikan pentingnya peran TPAKD dalam menjawab tantangan keterbatasan anggaran yang dihadapi petani, pelaku usaha, dan masyarakat umum.
Ia menjelaskan, “Sinergi antara pertanian, perdagangan, dan jasa keuangan sebagai ekosistem yang saling menguatkan—di mana sektor pertanian menyediakan komoditas unggulan, sektor perdagangan menjamin distribusinya, dan sektor keuangan memberikan akses permodalan. Pendekatan ini diperkuat dengan skema pembiayaan, kepastian pasar, dan pendampingan teknis untuk mendorong produktivitas dan kemandirian ekonomi Sulawesi Barat.”
Lebih lanjut, akses keuangan dinilai sebagai hak dasar masyarakat yang memiliki dampak besar terhadap peningkatan kesejahteraan. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sulbar mendorong penguatan kelembagaan TPAKD di seluruh tingkatan, mempercepat sinergi program, serta memastikan dukungan anggaran yang memadai agar perluasan akses keuangan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Tinggalkan Balasan