Bineka.co.id, Makassar – Keberlanjutan layanan transportasi publik pada koridor-koridor eks Teman Bus yang akan dilanjutkan melalui program Trans Sulawesi mulai 2026 tidak hanya ditentukan oleh kesiapan anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Faktor kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota yang dilintasi layanan tersebut juga menjadi penentu utama agar operasional dapat berjalan optimal.
Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Rachmatika Dewi, menjelaskan bahwa sejak 2025 pengelolaan layanan Teman Bus yang sebelumnya dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara telah resmi dialihkan kewenangannya kepada pemerintah provinsi.
“Jadi memang per tahun 2025 Teman Bus ini yang menggunakan APBN itu sudah dilimpahkan kewenangannya kepada pemerintah provinsi,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Sulsel, Rabu (7/1/2025).
Ia menuturkan, meskipun pemerintah provinsi menghadapi keterbatasan fiskal, komitmen untuk menjaga keberlanjutan transportasi publik tetap ditunjukkan melalui pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada 2026.
“Alhamdulillah tahun 2026 ini di tengah keterbatasan fiskal kita, pemerintah provinsi tetap memberikan porsi anggaran untuk layanan transportasi umum kepada masyarakat Sulawesi Selatan lewat program Trans Sulawesi yang meng-cover beberapa koridor seperti yang dulu menjadi koridor Teman Bus,” terangnya.
“Insyaallah akan mulai beroperasi pada tahun 2026 menggunakan APBD Provinsi Sulawesi Selatan,” sambung perempuan yang akrab disapa Cicu ini.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa keberhasilan operasional Trans Sulawesi, khususnya pada koridor-koridor eks Teman Bus, tidak bisa sepenuhnya ditopang oleh pemerintah provinsi. Dukungan aktif pemerintah kabupaten dan kota dinilai sangat penting, mengingat jalur layanan transportasi tersebut melintasi lebih dari satu wilayah administrasi.
“Kalau kita lihat memang untuk transportasi umum ini dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota karena memang wilayah yang dilewati itu kan memang menyentuh beberapa kabupaten/kota,” jelasnya.
Menurut Cicu, kolaborasi lintas daerah menjadi kunci untuk memastikan layanan transportasi publik dapat berfungsi secara efektif dan menjangkau masyarakat secara maksimal, terutama di kawasan strategis Makassar, Maros, Takalar, dan Sungguminasa yang tergabung dalam wilayah metropolitan Mamminasata.
“Sehingga dibutuhkan kolaborasi untuk memaksimalkan pelayanan transportasi umum. Dalam hal ini kalau wilayah yang berada di Mamminasata,” pungkasnya.
Program Trans Sulawesi sendiri dirancang sebagai kelanjutan layanan Teman Bus dengan tetap mempertahankan sejumlah koridor lama. Melalui skema pendanaan dan pengelolaan yang baru, pemerintah berharap masyarakat tetap memperoleh kepastian layanan transportasi umum yang terjangkau, berkelanjutan, dan terintegrasi antarwilayah.
Tinggalkan Balasan