Bineka.co.id, Jakarta – Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof. Jamaluddin Jompa, turut hadir dalam Forum Rektor yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup – Badan Pengelola Lingkungan Hidup (KLH-BPLH) bersama perguruan tinggi, Senin (28/7) di Hotel Shangri-La, Jakarta. Forum ini digelar sebagai bentuk penguatan sinergi akademik dan pemerintah dalam upaya perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Sebanyak 41 rektor dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia turut berpartisipasi dalam forum ini. Agenda utama mencakup penandatanganan nota kesepahaman (MoU), pembahasan rekomendasi kebijakan, serta penguatan peran akademisi dalam menjawab tantangan krisis ekologis di masa depan.
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof. Fauzan, dalam sambutannya menekankan pentingnya peran kampus dalam membangun kesadaran kolektif dan budaya peduli lingkungan yang berbasis nilai moral dan ilmu pengetahuan.
“Kami mengajak seluruh elemen kampus untuk membawa integritas moral dalam menjaga lingkungan, dengan mengedepankan kesadaran kolektif, tanggung jawab bersama, serta aksi nyata yang berkelanjutan demi masa depan yang lebih hijau dan lestari,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, menyatakan bahwa perguruan tinggi merupakan mitra strategis dalam transformasi akademik-ekologis nasional. Keterlibatan kampus diharapkan mampu mendorong pembangunan rendah karbon dan meningkatkan ketahanan lingkungan.
“Perguruan tinggi dapat berkontribusi dalam penyusunan dokumen lingkungan, penguatan data, inovasi kampus hijau, serta pengembangan kurikulum lintas disiplin berbasis lingkungan. Selain itu, kampus juga berperan penting dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan edukasi masyarakat,” jelas Hanif.
Dalam forum tersebut, Rektor Unhas, Prof. Jamaluddin Jompa, memaparkan kontribusi Unhas dalam mendorong keberlanjutan lingkungan. Ia menekankan bahwa Unhas telah lama berkomitmen sebagai pusat riset dan edukasi keberlanjutan melalui berbagai program strategis seperti Pusat Litbang, Thematic Research Group (TRG), KKN Tematik, serta pendirian Wallacera Research Institute.
“Unhas siap berkolaborasi dengan KLHK dalam berbagai aspek, mulai dari penerapan insentif dan disinsentif ekologis, pengelolaan limbah, hingga penegakan hukum tata ruang. Beberapa sudah kami lakukan, namun tetap membutuhkan dukungan kebijakan dari pemerintah,” terang Prof. JJ.
Ia juga menyoroti urgensi pendekatan science based policy dalam perumusan kebijakan publik. “Kebijakan publik harus berbasis sains, harus berdasarkan temuan ilmiah dan bukti empiris yang kuat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Prof. JJ mengingatkan agar arah kebijakan lingkungan tidak hanya terfokus pada wilayah daratan. Menurutnya, sebagai negara kepulauan, Indonesia harus memberi perhatian setara terhadap kawasan laut yang menjadi mayoritas wilayah nasional.
Dalam sesi wawancara usai forum, Prof. JJ berharap pertemuan ini tak sekadar menghasilkan nota kesepahaman, melainkan ditindaklanjuti melalui aksi nyata dan kebijakan jangka panjang yang berpihak pada kelestarian lingkungan.
Tinggalkan Balasan