Bineka.co.id, Makassar – Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar menyoroti pentingnya reformasi kepolisian sebagai agenda mendesak dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Rektor UMI, Prof. Hambali Thalib, Guru Besar Hukum Pidana, menilai dinamika sosial yang terjadi belakangan ini menjadi momentum evaluasi bagi Polri dalam menjalankan perannya.
Prof. Hambali memberikan apresiasi atas kesigapan, ketegasan, dan kesabaran Polri dalam menangani gelombang aksi yang melibatkan mahasiswa, buruh, pengemudi ojek online, hingga pelajar. Ia menegaskan bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak demokratis yang dijamin konstitusi, namun disayangkan adanya kelompok yang menunggangi gerakan tersebut hingga berujung tindakan anarkis.
“Aspirasi rakyat adalah bagian dari kehidupan demokrasi. Tetapi tindakan anarkis jelas tidak mencerminkan semangat demokrasi dan tidak dapat dibenarkan oleh hukum,” ujar Prof. Hambali.
Menurutnya, langkah Polri mengungkap aktor di balik kerusuhan merupakan wujud tanggung jawab negara dalam menjaga hukum sekaligus memastikan suara rakyat yang murni tidak tercemar oleh kepentingan destruktif. Namun, ia juga menekankan perlunya Polri menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran untuk melakukan pembenahan internal.
“Reformasi kepolisian dengan pendekatan persuasif, humanis, dan berkeadilan adalah agenda mendesak. Kita mendambakan Polri yang menunjukkan jati diri sebagai polisi sipil yang dekat dan dicintai rakyat, sebagaimana amanat reformasi 1998,” tegasnya.
Prof. Hambali mendorong Polri untuk mengevaluasi SOP serta meningkatkan kapasitas personel dalam menangani unjuk rasa sesuai prinsip Hak Asasi Manusia dan standar kepolisian modern. Menurutnya, transformasi tersebut akan memperkuat peran Polri sebagai penjaga hukum, pelindung masyarakat, sekaligus perekat persatuan bangsa.
Ia juga mengajak seluruh elemen bangsa agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin merusak fondasi kebangsaan. “Dengan kebersamaan, kita dapat menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai,” tutupnya.
Sebelumnya, seruan reformasi Polri juga hadir dari Komisi III DPR RI saat melakukan Kunjungan Kerja di Polda Sulsel. Anggota Komisi III DPR RI, Benny K. Harman, menyatakan pihaknya mendukung langkah Presiden RI Prabowo Subianto yang berencana membentuk komisi khusus untuk mengevaluasi dan mereformasi institusi kepolisian.
“Kita mendukung. Kita mendukung rencana Bapak Presiden untuk melakukan reformasi institusi kepolisian,” ujar Benny saat kunjungan Komisi III DPR RI ke Polda Sulsel, Makassar, Jumat 12 September 2025 lalu.
Menurut Benny, gagasan reformasi kepolisian bukan hal baru. Cetak biru reformasi sejatinya sudah tersedia sejak lama, namun implementasinya dinilai belum berjalan maksimal.
“Menurut saya, itu sangat tepat. Sebetulnya reformasi (kepolisian) itu cetak birunya sudah ada, pelaksanaannya yang belum,” ungkap politikus Partai Demokrat tersebut.
Terkait kemungkinan tumpang tindih dengan peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Benny mengaku belum dapat memastikan. “Tidak tahu (kalau tumpang tindih dengan Kompolnas),” ujarnya.
Meski begitu, ia menegaskan Komisi III tetap memberikan dukungan penuh terhadap langkah Presiden dalam mendorong Polri menjadi institusi yang lebih profesional, humanis, dan dipercaya masyarakat.
“Pokoknya kita mendukung supaya kepolisian jadi lebih baik, menjadi lembaga pengayom dan penegak hukum. Itu bagus, kita mendukung Presiden Prabowo,” tegasnya.
Sebelumnya, wacana reformasi kepolisian digaungkan ketika Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/9/2025) lalu.
Dalam dialog yang berlangsung hampir tiga jam, Prabowo menyatakan akan membentuk Tim atau Komisi Reformasi Kepolisian sebagai langkah evaluasi menyeluruh terhadap institusi Polri.
Pdt. Gomar Gultom menyebutkan, GNB turut menekankan perlunya reformasi kepolisian agar kinerja institusi tersebut semakin profesional dan humanis. “Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian,” jelasnya.
Menag Nasaruddin Umar menegaskan bahwa Presiden Prabowo menyambut baik usulan tersebut, bahkan menekankan pentingnya persamaan pandangan antara pemerintah dengan masyarakat sipil. “Terjadi penguatan dan persamaan pandangan antara Bapak Presiden dengan kelompok Gerakan Nurani Bangsa ini,” ucapnya.
Tinggalkan Balasan