Bineka.co.id, Labuan Bajo – PT PLN (Persero) menegaskan komitmennya dalam mempercepat integrasi sistem kelistrikan hijau lintas negara di Asia Tenggara melalui pembangunan ASEAN Power Grid. Inisiatif ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan energi kawasan sekaligus mempercepat tercapainya target Net Zero Emissions (NZE).

Komitmen tersebut tercermin dalam agenda The 41st Heads of ASEAN Power Utilities/Authorities (HAPUA) Council Meeting yang digelar di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, pada Jumat (3/10).

Executive Director ASEAN Centre for Energy (ACE), Ir. Ts. Abdul Razid Dawood, menekankan bahwa ASEAN Power Grid merupakan salah satu tonggak utama integrasi energi di kawasan. Program ini diharapkan mampu menghadirkan akses energi bersih yang terjangkau dan berkelanjutan bagi seluruh negara anggota.

“ASEAN Power Grid ini akan meningkatkan ketahanan energi bagi semua negara anggota ASEAN. Tentu saja kita juga harus mengatasi persoalan keterjangkauan sekaligus memastikan keberlanjutan energi dalam rangka mencapai target penurunan emisi karbon,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Wanhar, menyebutkan bahwa hasil HAPUA Council Meeting kali ini akan menjadi fondasi penting dalam penyusunan ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC) Phase III 2026–2030, khususnya terkait penguatan ASEAN Power Grid.

“Fase baru ini menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor, peningkatan ketahanan energi, serta mendorong transformasi energi yang adil dan inklusif,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pada 43rd ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM), para Menteri Energi ASEAN dijadwalkan menandatangani The Enhanced Memorandum of Understanding of ASEAN Power Grid, sebagai bentuk kesepakatan strategis lintas negara dalam penguatan kerja sama energi.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa Indonesia saat ini tengah menjalankan transformasi besar untuk mewujudkan kemandirian energi yang berkelanjutan.

“Kami ditugaskan oleh pemerintah melalui Kementerian ESDM untuk menyediakan energi yang terjangkau dan andal, namun pada saat yang sama juga mengurangi emisi gas rumah kaca. Dengan menyediakan energi yang terjangkau ini, kita akan mengundang lebih banyak investasi, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, menghapus kelaparan, memberantas kemiskinan, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyat,” ujar Darmawan.

Ia menjelaskan bahwa hingga tahun 2034, Indonesia menargetkan penambahan kapasitas pembangkit baru sebesar 69,5 gigawatt (GW), di mana 76 persen di antaranya bersumber dari energi baru terbarukan (EBT). Namun, tantangan terbesar yang dihadapi adalah ketidaksesuaian antara lokasi sumber daya EBT dengan pusat permintaan listrik.

Menurut Darmawan, keberadaan jaringan interkoneksi listrik ASEAN akan menjadi solusi untuk berbagi energi lintas negara, menyeimbangkan sistem kelistrikan, serta memperkuat ketahanan energi di kawasan.

“Kita tidak akan mampu menanggungnya sendirian. Satu-satunya jalan ke depan adalah kolaborasi. Kolaborasi strategi, kolaborasi inovasi teknologi, kolaborasi investasi, kolaborasi domestik, regional, dan internasional,” pungkasnya