Bineka.co.id, Makassar – Komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat industri dan pariwisata halal mendapat dukungan dari kalangan akademisi. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima audiensi UPT Halal Centre Universitas Muslim Indonesia (UMI) yang dipimpin Kepala UPT, Muhammad Nusran, di Balai Kota, Selasa (19/08/2025).
Dalam pertemuan itu, dibahas rencana kerja sama dalam edukasi sadar halal serta pendampingan sertifikasi halal, sekaligus membuka peluang kolaborasi antara pemerintah kota, perguruan tinggi, dan pelaku usaha.
Nusran memaparkan, UPT Halal Centre selama ini telah membantu ratusan UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal tanpa biaya.
“Kami sudah melakukan pendampingan kepada hampir 600 pelaku usaha, dan lebih dari 2.000 produk berhasil tersertifikasi halal. Ke depan, kami ingin sinergi ini semakin diperluas bersama Pemkot,” ujarnya.
Selain bagi pelaku usaha, pihaknya juga menyiapkan program edukasi halal untuk peserta didik sejak tingkat sekolah dasar hingga menengah, termasuk komunitas masjid dan pesantren melalui program Duta Halal.
“Jadi melalui audiensi kita ingin menginformasikan bahwa ada UPT Center UMI siap fight, kita bantu Pemkot Makassar apa saja yang bisa dikolaborasikan,” tambahnya.
Munafri menyambut positif gagasan tersebut. Menurutnya, sinkronisasi program menjadi penting agar dapat dimaksimalkan, termasuk yang menyasar lingkungan sekolah.
“Silakan berkoordinasi dengan dinas terkait. Pemerintah kota siap mendukung agar edukasi halal juga bisa masuk ke sekolah-sekolah,” kata Munafri.
Ia juga menyinggung tantangan dalam proses sertifikasi halal, terutama terkait bahan baku impor. Produk lokal, kata dia, relatif mudah diverifikasi, sementara bahan impor membutuhkan proses lebih rumit karena harus ditelusuri hingga turunan ingrediensnya.
“Kalau produk lokal relatif mudah, tapi bahan impor lebih kompleks karena harus dicek hingga turunan ingrediensnya,” ujarnya.
Munafri mencontohkan Jepang yang berhasil menempati peringkat pertama indeks halal dunia berkat sistem pengawasan yang ketat, sementara Indonesia masih berada di urutan keenam. Menurutnya, kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Makassar untuk memperkuat ekosistem halal.
Lebih jauh, ia menekankan potensi besar yang dimiliki Makassar dalam pengembangan pariwisata halal. Jika sektor ini berkembang, maka seluruh rantai pendukungnya juga akan ikut terdorong, mulai dari kuliner, penginapan, hingga transportasi halal.
Tinggalkan Balasan