Bineka.co.id, Jakarta – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) kembali menekankan pentingnya reservasi tiket penyeberangan secara daring melalui aplikasi maupun laman resmi Ferizy. Langkah ini dinilai sebagai bagian krusial dalam menghadirkan layanan pelayaran yang tertib, aman, serta bebas dari praktik percaloan.
Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, menjelaskan bahwa sistem Ferizy telah digunakan sejak 2020 untuk mendorong transparansi layanan, memperluas akses masyarakat, serta mengintegrasikan data antara penumpang dan operator.
“Dengan sistem reservasi ini, seluruh transaksi tercatat dan terverifikasi. Ini bukan hanya meningkatkan efisiensi layanan, tapi juga melindungi pengguna jasa dari risiko transaksi ilegal seperti percaloan,” ujar Heru.
Sorotan terhadap sistem tiket daring Ferizy kembali mencuat usai insiden tenggelamnya kapal milik operator swasta, KMP Tunu Pratama Jaya, di Selat Bali pada 2 Juli 2025. Peristiwa ini mengakibatkan 18 korban jiwa dan 17 lainnya hilang dari total 65 penumpang.
Heru menjelaskan bahwa kelengkapan dan keabsahan data penumpang dalam manifest menjadi kunci penting dalam perlindungan hukum dan asuransi.
“Manifest adalah dokumen hukum yang digunakan sebagai dasar perlindungan hukum dan klaim asuransi dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, seluruh data penumpang wajib diisi dengan benar dan sesuai identitas asli. Penumpang yang membeli tiket melalui calo atau menggunakan data fiktif berisiko tidak tercatat dalam manifest dan kehilangan hak atas asuransi,” kata Heru.
Heru menambahkan, sistem Ferizy hanya merekam data sesuai input dari pengguna, sehingga akurasi informasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab operator dan penumpang.
Evaluasi dan Tuntutan Perbaikan
Dalam kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Pelabuhan Ketapang, sejumlah rekomendasi disampaikan guna memperkuat keselamatan transportasi laut. Direktur Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran Perhubungan Laut, Capt. Hendri Ginting, menegaskan bahwa pemeriksaan rutin kelayakan kapal harus dilakukan langsung di lapangan, tak sekadar mengandalkan evaluasi administratif tahunan.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ir. Ridwan Bae, turut memberikan pernyataan keras terhadap lemahnya pengawasan.
“Ini bukan hanya kecelakaan teknis, tetapi cerminan kegagalan sistemik. Ke depan, keselamatan warga negara harus menjadi prioritas tertinggi dalam kebijakan transportasi nasional,” ujarnya.
Komisi V juga mendorong sinergi antarlembaga serta perbaikan menyeluruh terhadap infrastruktur dan layanan pelabuhan. Mereka mengapresiasi keterlibatan aktif ASDP dalam mendukung proses SAR serta keterbukaan dalam proses evaluasi, namun tetap mendesak konsistensi dalam pelaksanaan SOP keselamatan.
Komitmen ASDP dan Imbauan kepada Masyarakat
ASDP menyatakan kesiapannya menindaklanjuti berbagai masukan dari DPR dan regulator melalui penguatan sistem layanan. Ini mencakup digitalisasi tiket, pembenahan area pelabuhan, validasi manifest, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membeli tiket secara resmi dengan identitas yang valid.
Guna menekan praktik percaloan, ASDP juga mempererat koordinasi dengan pihak kepolisian, KSOP, dan otoritas pelabuhan. Praktik percaloan dinilai merugikan penumpang dan berpotensi menimbulkan risiko hukum serta keselamatan.
Ferizy, sebagai platform resmi pembelian tiket, hanya mencatat data yang diinput langsung oleh calon penumpang. Oleh karena itu, masyarakat diingatkan untuk tidak menggunakan jasa pihak ketiga yang tidak resmi dalam pembelian tiket, karena hal ini bisa menyebabkan data tidak tercantum dalam manifest dan kehilangan hak atas perlindungan asuransi.
ASDP mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama memperkuat edukasi publik tentang pentingnya tiket resmi dan data akurat dalam perjalanan ferry. Penegakan sistem keselamatan hanya dapat berjalan optimal jika didukung kesadaran kolektif dari seluruh pihak.
Tinggalkan Balasan