Makassar, Bineka.co.id – Kepala Perwakilan (Kaper) Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Ismu Iskandar, menegaskan penguatan fungsi pengawasan internal Polri melalui Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) menjadi elemen penting dalam mendukung keberhasilan rencana kerja Polri dan pemerintah pada 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menjadi narasumber dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bidpropam Polda Sulsel Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Hotel Harper Makassar, Selasa (7/4/2026).
Rakernis tahun ini mengangkat tema “Penguatan Propam Polri dalam Mengamankan, Mendukung, dan Menyukseskan Rencana Kerja Polri dan Pemerintah Tahun 2026”. Kegiatan tersebut dibuka Kapolda Sulsel Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro dan dihadiri Wakapolda Sulsel, jajaran pejabat utama, Kasi Propam Polres, serta Kanit Provos se-Sulawesi Selatan.
Selain Ombudsman RI, kegiatan itu juga menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai unsur, di antaranya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan tokoh agama.
Dalam sambutannya, Kapolda Sulsel menyebut Rakernis menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat komitmen seluruh jajaran Bidpropam di wilayah Sulawesi Selatan.
Ia juga menekankan pentingnya kontribusi pemikiran dari para narasumber lintas sektor guna memperkuat kedisiplinan anggota dan mendukung upaya pemberantasan narkoba di lingkungan Polri.
“Rakernis ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pengawasan internal, termasuk dalam menjaga kedisiplinan anggota dan menekan penyalahgunaan narkoba,” ujar Kapolda dalam sambutannya.
Dalam paparannya, Ismu Iskandar menilai Propam memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga marwah institusi Polri melalui pengawasan yang efektif, profesional, dan humanis.
Ia menjelaskan bahwa keberhasilan program pemerintah sangat dipengaruhi oleh stabilitas keamanan dan kepastian hukum yang bebas dari praktik maladministrasi. Hal itu sejalan dengan fungsi konstitusional Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
“Keberhasilan rencana kerja pemerintah sangat bergantung pada performa Polri, dan performa Polri sangat ditentukan oleh ketegasan serta efektivitas pengawasan Propam. Karena itu, penguatan Propam bukan sekadar kebutuhan internal, tetapi bagian dari upaya menghadirkan nilai publik (public value) bagi masyarakat,” ujar Ismu.
Menurutnya, di era digital tantangan pengawasan terhadap institusi kepolisian semakin kompleks. Masyarakat kini berperan aktif sebagai pengawas eksternal melalui media sosial dan berbagai platform digital.
Fenomena “no viral, no justice”, kata dia, menjadi indikator meningkatnya ekspektasi publik terhadap transparansi dan responsivitas lembaga penegak hukum. Karena itu, Propam dituntut lebih adaptif, responsif, dan terbuka dalam menangani laporan masyarakat maupun isu yang berkembang di ruang publik.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Ombudsman Sulsel mendorong sejumlah langkah strategis, mulai dari optimalisasi pengawasan preventif, penguatan penegakan kode etik yang transparan dan berkeadilan, hingga adaptasi sistem pengawasan berbasis digital.
Selain itu, Ismu juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Ombudsman dan Propam dalam mempercepat penyelesaian laporan masyarakat serta mencegah eskalasi persoalan menjadi konflik publik yang lebih luas.
“Sinergi antara Propam dan Ombudsman perlu diperkuat melalui kanal komunikasi yang cepat dan responsif, agar setiap laporan masyarakat dapat ditangani secara efektif sejak dini,” tambahnya.
Rakernis Bidpropam Polda Sulsel ini dinilai menjadi momentum memperkuat integritas institusi Polri melalui pengawasan internal yang optimal. Melalui forum tersebut, seluruh jajaran Propam diharapkan mampu menjalankan peran secara maksimal dalam menjaga disiplin anggota dan menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas.
Sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kualitas pelayanan publik, termasuk di sektor kepolisian. Penguatan Propam dinilai bukan hanya kebutuhan internal Polri, tetapi juga bagian integral dalam mendukung agenda pembangunan nasional.
Tinggalkan Balasan