Bineka.co.id, Makassar – Industri perhotelan di Sulawesi Selatan (Sulsel) diprediksi kembali bergairah setelah Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan lampu hijau bagi pemerintah daerah (Pemda) untuk kembali menggelar kegiatan hingga rapat di hotel dan restoran.
Kebijakan ini menjadi angin segar bagi pelaku usaha perhotelan yang selama ini terpukul akibat larangan penggunaan hotel oleh pemerintah dalam rangka efisiensi anggaran.
“Daerah boleh melaksanakan kegiatan di hotel dan restoran. Saya jamin karena saya sudah bicara langsung (dengan Presiden Prabowo),” ujar Tito saat menghadiri Musrenbang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram, Rabu (4/6/2025).
Tito menegaskan bahwa industri perhotelan dan restoran memegang peran vital dalam rantai pasok ekonomi daerah karena melibatkan banyak tenaga kerja dan produsen lokal. “Kurangi boleh, tetapi jangan sama sekali tidak ada. Tetap laksanakan kegiatan di hotel dan restoran. Target betul hotel dan restoran yang kira-kira agak kolaps, buatlah kegiatan di sana supaya mereka bisa hidup,” tambahnya.
Menurut Tito, pemotongan anggaran pusat senilai Rp 50 triliun untuk 552 daerah di Indonesia bukanlah jumlah yang terlalu mengganggu pos lainnya. Karena itu, ia meminta Pemda bijak dalam mengelola anggaran, termasuk perjalanan dinas dan kegiatan di hotel. “Tolong pakai perasaan. Kalau cukup tiga sampai empat kali rapat, jangan dibikin 10 kali,” tegasnya.
Kebijakan ini disambut hangat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulsel. Ketua PHRI Sulsel Anggiat Sinaga menyebut izin tersebut sebagai harapan baru setelah lesunya okupansi hotel pasca pembatasan.
“Ini sebuah kebijakan yang patut disyukuri karena hilal kebangkitan pasca hunian yang sangat sepi,” ujar Anggiat, Sabtu (7/6/2025).
Ia memperkirakan, dengan kebijakan ini, okupansi hotel bisa terdongkrak dari rata-rata 30–35 persen menjadi 48–54 persen. Sebelumnya, okupansi bisa mencapai 58–63 persen sebelum adanya kebijakan efisiensi.
CEO Phinisi Hospitality Indonesia itu juga menekankan kontribusi signifikan dari sektor pemerintahan terhadap pasar MICE (Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions).
“Data kontribusi kegiatan pemerintah sangat signifikan yakni 40–50 persen dari okupansi dan kegiatan MICE,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Sulsel, Suhardi. Ia menyebut kebijakan ini sebagai langkah tepat untuk merangsang kembali pergerakan pariwisata dan sektor pendukungnya. “Makassar punya potensi besar untuk pasar MICE. Semoga ini segera direalisasikan Pemda supaya hotel dan sektor pariwisata kembali bergairah,” ucapnya.
Dengan dukungan kebijakan pemerintah dan optimisme pelaku industri, sektor perhotelan Sulsel kini bersiap menyambut kembali tamu-tamu dari kalangan birokrasi dan penyelenggara acara pemerintahan yang selama ini menjadi penopang utama industri MICE daerah.
Tinggalkan Balasan