Bineka.co.id, Makassar – Makassar mencatat dominasi mutlak dalam sektor perbankan di Sulawesi Selatan pada Maret 2025. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ibu Kota Provinsi Sulsel ini menempati posisi teratas dalam dua indikator utama, yakni penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan penyaluran kredit, meski juga masuk dalam daftar daerah dengan rasio kredit bermasalah (NPL) tertinggi.
Dalam hal penghimpunan DPK, Makassar mencatat angka fantastis sebesar Rp81,81 triliun, setara 60,70% dari total DPK seluruh provinsi. Capaian ini jauh melampaui kota-kota lainnya, dengan Palopo berada di posisi kedua sebesar Rp6,04 triliun (4,48%), diikuti Parepare Rp5,51 triliun (4,09%), Bone Rp4,78 triliun (3,55%), dan Luwu Timur Rp4,45 triliun (3,30%).
Sementara itu, pada sisi penyaluran kredit, Makassar juga kembali memimpin dengan total Rp86,82 triliun atau 53,42% dari keseluruhan kredit yang disalurkan di Sulsel. Palopo berada di peringkat kedua dengan Rp10,26 triliun (6,31%), disusul Parepare Rp8,69 triliun (5,35%), Bulukumba Rp5,94 triliun (3,65%), dan Bone Rp5,69 triliun (3,65%).
Namun, Makassar juga menempati urutan ketiga dalam kategori perkembangan rasio Non-Performing Loan (NPL), dengan catatan 3,32%.
“Posisi tertinggi dalam rasio NPL justru ditempati Kabupaten Takalar yang mencatat angka 8,92%, jauh di atas daerah lain. Barru menyusul dengan 3,66%, kemudian Makassar (3,32%), Sidrap (3,21%), dan Maros (3,10%),” ujar ujar Kepala OJK Sulselbar, Moch. Muchlasin.
Data ini mencerminkan bahwa meskipun Makassar menjadi pusat utama aktivitas perbankan di Sulsel, tantangan dalam pengelolaan risiko kredit masih menjadi perhatian serius.
Kinerja perbankan di kota dan kabupaten lain, seperti Palopo dan Parepare, menunjukkan peran penting daerah dalam mendukung pertumbuhan sektor jasa keuangan. Namun tingginya rasio NPL di sejumlah wilayah juga menandai perlunya penguatan manajemen risiko kredit, terutama di daerah yang mencatat lonjakan penyaluran pembiayaan.
Tinggalkan Balasan