Bineka.co.id, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menekankan pentingnya perbaikan tata kelola dan peningkatan performa PT BPR Kota Makassar Perseroda dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar di Balai Kota, Senin (28/7/2025).
“Ke depan, saya berharap BPR dapat meningkatkan daya saing dan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi Pemerintah Kota Makassar,” ujarnya.
Munafri menegaskan bahwa sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), BPR tidak semata-mata berfungsi sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai alat strategis untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).
“Atas nama pemerintah kota, saya berharap perusahaan ini bukan hanya berjalan sebagai perusahaan semata,” tegasnya.
“BPR harus berkontribusi nyata dalam meningkatkan pendapatan pemerintah kota sesuai dengan tujuan awal pembentukannya,” tambahnya.
Ia menyoroti sejumlah aspek penting yang perlu diperbaiki, mulai dari struktur organisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), hingga akselerasi digitalisasi. Munafri mengakui, pembenahan tersebut mendesak mengingat posisi direksi dan dewan pengawas selama ini belum optimal.
“Hal ini akan menjadi perhatian khusus pemerintah sebagai pemegang saham,” ucapnya.
Munafri juga menekankan pentingnya pengembangan SDM agar tidak menjadi hambatan di masa mendatang. Menurutnya, direksi perlu beradaptasi dengan dinamika teknologi dan digitalisasi.
“Direksi juga perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi agar tidak tertinggal,” tambahnya.
Ia meminta jajaran direksi segera menyusun langkah strategis dan konkrit sebagai tindak lanjut dari arahan tersebut.
“Saya berharap edukasi ini bisa menjadi pijakan untuk memperbaiki semua hal yang disebutkan, sehingga perusahaan mampu meningkatkan kapasitasnya sekaligus memberikan manfaat lebih besar bagi Pemerintah Kota Makassar,” pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT BPR Kota Makassar Perseroda, Ir. Qurani Masiga, dalam kesempatan yang sama memaparkan laporan pertanggungjawaban kinerja tahun buku 2024.
“Pada rapat hari ini, kami melaporkan pertanggungjawaban yang telah diaudit, sekaligus menyampaikan usulan-usulan strategis terkait pengelolaan perusahaan dan kebijakan pemegang saham,” ujar Qurani.
Ia mengungkapkan bahwa total aset perusahaan sepanjang tahun 2024 mencapai Rp25,947 miliar atau 199,9 persen dari target Rencana Kerja Perusahaan (RKP) sebesar Rp23,738 miliar.
Di sisi pendapatan, BPR mencatat pendapatan operasional sebesar Rp3,234 miliar, sementara biaya operasional mencapai Rp3,8 miliar—lebih tinggi dari estimasi awal sebesar Rp2,5 miliar.
“Laba buku tahun 2024 tercatat sebesar Rp225 juta. Ini menjadi dasar untuk pembahasan penggunaan laba bersih setelah pajak,” tambah Qurani.
Agenda RUPS juga mencakup pembahasan mengenai perbaikan struktur direksi dan dewan pengawas sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2024, serta evaluasi terkait penghasilan manajemen.
Rapat turut dihadiri oleh Wali Kota Makassar selaku pemegang saham utama, serta tim ahli Wali Kota Hudli Huduri dan Dara Nasution.
Tinggalkan Balasan