Bineka.co.id, Jakarta – Pemerintah tengah menyelesaikan tahap akhir persiapan peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 21 Juli 2025, terpusat di Klaten, Jawa Tengah. Fokus utama menjelang peresmian tersebut adalah penguatan aspek pendanaan dan penyelesaian regulasi teknis guna memastikan koperasi bisa langsung beroperasi usai diresmikan Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, yang juga menjabat sebagai Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih, menyatakan struktur kelembagaan koperasi hampir sepenuhnya rampung. Hingga pertengahan Juli, telah digelar 81.147 musyawarah desa khusus, dengan 78.271 unit Kopdes (96,45 persen) sudah memiliki pengesahan badan hukum.
“Insyaallah pada 21 Juli nanti seluruh pembentukan sudah selesai. Kemudian mulai 22 Juli, Kopdes/Kel Merah Putih sudah bisa mengakses pendanaan melalui KUR dari Bank Himbara,” ujar Ferry dalam rapat koordinasi akhir yang digelar di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (15/7).
Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan turut dihadiri sejumlah menteri, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.
Dalam pernyataannya, Ferry menjelaskan bahwa pendanaan awal akan disalurkan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus, dengan plafon hingga Rp3 miliar per koperasi. Suku bunga ditetapkan sebesar 6 persen, dengan tenor enam tahun untuk modal kerja dan sepuluh tahun untuk investasi. Pemerintah juga mengusulkan masa tenggang pembayaran (grace period) selama enam bulan untuk mendukung adaptasi awal koperasi.
“PMK sedang difinalisasi ini di Kementerian Keuangan. Kemudian tadi kita menyelesaikan petunjuk teknis untuk operasionalisasi apotek desa atau klinik desa. Dalam waktu dekat Peraturan Menteri ESDM terkait distribusi gas LPG 3 Kg juga akan segera (terbit),” jelas Ferry.
Skema pembiayaan Kopdes/Kel nantinya akan melibatkan koperasi, distributor atau supplier, serta bank penyalur. Pengajuan pembiayaan dilakukan oleh koperasi kepada bank Himbara atau BSI, kemudian akan dilakukan penilaian kelayakan usaha untuk menentukan jumlah pembiayaan.
Sebanyak 103 unit percontohan atau mock-up Kopdes/Kel telah dipastikan siap beroperasi, baik dari sisi ekosistem usaha maupun pembiayaannya. Unit-unit ini akan menjadi acuan bagi koperasi lainnya yang mengikuti peluncuran secara daring.
“Pada Oktober nanti, 103 percontohan ini akan menjadi model operasional. Target kami pada 28 Oktober, seluruh koperasi sudah benar-benar berjalan,” tambah Ferry.
Peluncuran Kopdes/Kel Merah Putih akan mengusung tema “Bangun Koperasi dari Desa, Indonesia Jaya”, yang mencerminkan komitmen pemerintah membangun ekonomi nasional dari akar rumput.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa peluncuran pada 21 Juli bersifat simbolik, sementara operasional penuh ditargetkan berjalan mulai 28 Oktober. Ia menekankan pentingnya penyelarasan aturan lintas sektor untuk mendukung keberhasilan program ini.
“Ini adalah rapat finalisasi, agar setelah diluncurkan tidak ada hambatan. Misalnya, izin penyaluran LPG 3 Kg, pupuk bersubsidi, dan sembako akan diselesaikan. Kopdes akan otomatis menjadi pangkalan tanpa perlu izin tambahan,” tutur Zulkifli.
Ia juga mendorong kehadiran kepala daerah pada peluncuran nanti, yang akan dilakukan serentak di 38 provinsi melalui konferensi daring. Presiden dijadwalkan berkomunikasi langsung dengan gubernur, bupati/wali kota, hingga kepala desa dan BPD dari titik-titik mock-up di daerah.
“Kami minta kepala daerah bergabung daring dari titik mock-up Kopdes di daerah masing-masing. Jadi selain di Klaten, semua provinsi tetap menggelar seremoni lokal,” ujarnya.
Zulkifli berharap dalam waktu tiga tahun mendatang, Kopdes dapat benar-benar menjadi fondasi penggerak ekonomi desa yang tangguh dan berkelanjutan.
Tinggalkan Balasan