Makassar, Bineka.co.id – Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang saat ini sudah mulai dilakukan sejak awal 6 Januari 2025 melibatkan banyak pihak. Salah satu upaya untuk menyukseskan program MBG ini, peran dari desa-desa sangat diperlukan.

Seperti yang diungkap oleh Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT), Ahmad Riza Patria. Ahmad Riza menyatakan jika Presiden Prabowo meminta desa-desa nantinya akan ikut berpartisipasi sebagai pemasok kebutuhan program MBG ini.

“Pak Prabowo minta agar seluruh kebutuhan MBG dipasok dari desa-desa,” kata Ahmad Riza usai menghadiri pembukaan HUT KE-17 Silaturahmi Nasional Gema Desa di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, pada Sabtu, 1 Februari 2025.

Dengan permintaan dari Presiden Prabowo tersebut, BUMDES atau Badan Usaha Milik Desa untuk segera aktif berpartisipasi dalam pemenuhan kebutuhan program MBG.

“UMKM dan koperasi semua jadi prioritas dari Badan Gizi Nasional, harapannya agar desa bisa aktif seperti yang disampaikan presiden,” imbuhnya.

Keikutsertaan desa-desa sebagai pemasok kebutuhan Makan Bergizi Gratis atau MBG ini juga diharapkan bisa memberikan dampak secara finansial. Pertumbuhan ekonomi yang berasal dari program MBG ini diperkirakan bisa meningkat 4 hingga 7 kali lipat.

Hal tersebut mungkin terjadi karena ada perputaran uang di usaha desa atau BUMDES tersebut selama berpartisipasi di program MBG. “Karena itu, harapannya seluruh desa siap menyambut program ini, jadi subyek pembangunan desa,” terangnya.

Dengan kenaikan perputaran uang, pemerintah berharap pula pada peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat desa.

Ahmad Riza menambahkan jika pemerintah telah memiliki aturan mengenai keikutsertaan desa dalam ketahanan pangan.

Penggunaan dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023.

“Dalam Permendes, sekurangnya minimal 20 persen untuk ketahanan pangan,” ujar Ahmad Riza.

“Desa mendukung program ketahanan pangan, mendukung swasembada pangan,” imbuhnya.

Akan dibentuk desa tematik

Lebih lanjut, Ahmad Riza juga menyatakan rencana membuat desa tematik sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki. Desa tematik ini nantinya mendorong desa tersebut untuk memproduksi bahan pangan sesuai dengan sumber daya alam yang tersedia.

Contoh desa tematik misalnya kampung cabai, kampung ikan gabus, dan lainnya. “Oleh karenanya, semua desa harus punya potensi desa masing-masing untuk dimajukan, bahkan ekspornya,” kata Ahmad Riza.

“Selama ini juga sudah ada beberapa desa yang punya kemampuan ekspor, harapannya ke depan semuanya,” tambahnya.

Dengan desa yang ikut aktif dalam MBG ini, diharapkan akan mengurangi jumlah desa tertinggal maupun desa sangat tertinggal di 5 tahun mendatang. “Kita jadikan desa yang berkembang jadi desa maju dan mandiri,” ucapnya.

Sejalan dengan pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Dadan Hindayana yang menyatakan jika program MBG ini juga menjadi peluang menunjukkan potensi daerah.

Pernyataan Dadan tersebut berbarengan dengan ide menu belalang hingga ulat sagu dalam MBG. “Mungkin saja ada satu daerah suka makan serangga, belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein,” kata Dadan saat hadir dalam acara Rapimnas Pira Gerindra pada Sabtu, 25 Januari 2025 di Hotel Bidakara, Jakarta.

“Itu salah satu contoh ya, kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu, bisa jadi menu di situ,” imbuhnya.

Perlu digarisbawahi jika pernyataan Dadan bukan sebagai acuan untuk menu nasional.

“Tapi itu contoh bahwa badan gizi tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi,” terang Dadan.

Ia mengembalikan menu pada Makan Gratis Bergizi ini sesuai dengan potensi lokal yang dimiliki masing-masing daerah. “Nah, isi protein di berbagai daerah sangat tergantung potensi sumber daya lokal dan kesukaan lokal, jangan diartikan lain, ya,” ujarnya.

“Yang banyak ikan, ikan lah yang mayoritas, seperti itu,” imbuhnya.***