Bineka.co.id, Makassar – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kakanwil Kementerian Hukum Sulsel), Andi Basmal, memaparkan perkembangan pembangunan Zona Integritas (ZI) di hadapan Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum. Presentasi tersebut berlangsung dalam agenda Desk Evaluasi yang digelar secara daring dari Aula Pancasila, Rabu (14/5/2025).
Dalam pemaparannya, Andi Basmal menjelaskan bahwa Kanwil Kementerian Hukum Sulsel telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN-RB pada 2020, dan saat ini tengah berupaya meraih predikat lebih tinggi, yakni Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Setelah meraih WBK, kami tidak hanya fokus mempertahankan sistem kerja yang akuntabel, tetapi juga berupaya meningkatkan kualitas layanan publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ungkap Andi Basmal.
Ia menjelaskan, peningkatan kualitas layanan diwujudkan melalui pengembangan sarana berstandar premium, seperti ruang tunggu yang nyaman, ruang baca, tempat ibadah, toilet untuk pengunjung, serta fasilitas khusus untuk kelompok rentan. Kanwil juga menyediakan sistem informasi dan pengaduan yang terintegrasi serta kompensasi bagi masyarakat apabila terjadi keterlambatan pelayanan.
“Kami telah menyederhanakan SOP layanan agar lebih efektif dan ramah bagi masyarakat. Di tengah kebijakan efisiensi, kami mengembangkan berbagai inovasi seperti ‘Caraday’, layanan informasi dan pendampingan pendaftaran HKI, Layanan AHU dan Bantuan Hukum yang diselenggarakan saat car free day,” jelasnya.
Selain itu, Kanwil juga meluncurkan aplikasi “Simanis”, sebuah platform korespondensi digital yang memungkinkan masyarakat mengajukan permohonan izin penelitian dan magang tanpa harus datang langsung ke kantor. Untuk mendorong kinerja internal, Kanwil menerapkan sistem penghargaan bagi pegawai dan PPNPN berprestasi.
Dalam sesi evaluasi, Tim ZI Kanwil secara bergantian menyampaikan progres dan capaian pembangunan ZI pada enam area perubahan pasca-WBK, termasuk identifikasi dan mitigasi risiko, inovasi layanan publik, peningkatan kinerja, serta penguatan integritas dan dampaknya terhadap pelayanan.
“Kami berharap TPI dapat merekomendasikan Kanwil Kementerian Hukum Sulsel untuk diusulkan ke Tim Penilai Nasional Kemenpan RB guna meraih predikat WBBM,” harap Andi Basmal.
Predikat WBBM merupakan bentuk pengakuan tertinggi bagi unit kerja pemerintah yang dinilai berhasil dalam menerapkan program reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas layanan publik.
Desk Evaluasi tersebut dipimpin oleh Nanih Kusnani, pengendali teknis dari Tim Dua Evaluasi Pembangunan ZI. Dalam evaluasi akhir, TPI memberikan sejumlah rekomendasi perbaikan data dukung guna memperkuat proses penilaian menuju WBBM 2025.
Tinggalkan Balasan