Makassar, Bineka.co.id – Aktivis Perempuan dan Kemanusiaan asal Makassar, Itha Karen, resmi terpilih sebagai bagian dari kepemimpinan kolektif Presidium Nasional Koalisi Perempuan Indonesia (KPI).
Keterpilihan Itha dinilai membawa perspektif baru dalam penguatan gerakan perempuan di Indonesia, terutama dalam mengintegrasikan isu hak asasi manusia dengan tantangan global, seperti krisis iklim dan ketimpangan sosial.
Dalam pernyataannya, Itha menegaskan bahwa arah kepemimpinannya akan berfokus pada pendekatan gender transformatif, yang tidak hanya menekankan pemenuhan hak formal, tetapi juga menyasar akar persoalan ketidakadilan.
“Kita harus berani mendobrak struktur yang masih melanggengkan kekerasan berbasis gender. Fokus kita adalah memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan, mulai dari tingkat desa hingga nasional, benar-benar berpihak pada kelompok yang paling rentan,” tegasnya.
Selain isu gender, Itha juga membawa agenda keadilan ekologis sebagai bagian dari kerja advokasi KPI. Ia menyoroti kelompok perempuan di wilayah pesisir sebagai pihak yang paling rentan terhadap dampak krisis iklim dan pembangunan yang tidak inklusif.
Menurutnya, suara perempuan akar rumput harus menjadi dasar dalam perumusan kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
Di sisi lain, Itha juga dikenal aktif dalam mendorong transparansi anggaran publik. Dalam kapasitasnya sebagai Presidium Nasional dari Kelompok Kepentingan Profesional, ia diproyeksikan memperkuat peran KPI dalam mengawal kebijakan strategis, termasuk alokasi anggaran pendidikan dan perlindungan sosial.
“Koalisi Perempuan Indonesia akan terus menjadi mitra kritis pemerintah. Kami akan memastikan bahwa perlindungan terhadap anak, pencegahan perundungan di ruang digital, serta pemenuhan hak-hak ekonomi perempuan menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar,” ujarnya.
Penetapan Itha Karen sebagai Presidium Nasional KPI diharapkan mampu memperluas jangkauan gerakan perempuan, sekaligus memperkuat sinergi antara wilayah Indonesia timur dengan agenda kebijakan di tingkat nasional.
Tinggalkan Balasan