Makassar, Bineka.co.id – Pada Senin 24 Februari 2025, Aliyah Mustika Ilham selaku Wakil Wali (Wawali) Kota Makassar periode 2025-2030 akhirnya berkantor untuk pertama kali setelah dirinya dilantik.
Ia mengenakan Pakaian Dinas Harian (PDH) berwarna khaki muda.
Pada hari pertama ini, mantan Anggota DPR RI itu mengunjungi ruang kerjanya dan menyapa jajaran abdi negara di Balai Kota.
Aliyah Mustika Ilham disambut hangat para kepala dinas dan perangkat daerah lainnya.
Di antaranya ada Pj Sekda Kota Makassar Irwan Adnan, Kepala BKPSDM, Akhmad Namsum, Kabag Protokol, Zuhur, Kepala Kesbangpol Andi Bukti Djufri, Kepala BPBD Hendra Kaimuddin, Kepala BKAD Muh Dakhlan, Kepala Bappeda Zulkifli, para asisten, staf ahli dan jajaran lainnya.
Aliyah Mustika Ilham kemudian didampingi oleh para SKPD untuk melihat-lihat ruang kerjanya dan ruang kerja OPD.
Dia melihat-lihat ruangan kerja Wali Kota Makassar pada lantai 2 setelah itu menuju Gedung Tower Balai Kota.
Di lantai 3 ia melihat ruangan kerjanya yang telah disiapkan dan menuturkan ruangan itu sudah siap pakai.
Kemudian, dia menuju lantai 9 memantau War Room lalu lantai 10 meninjau ruang Wawali yang lama.
Dia menjelaskan bahwa hari ini merupakan kunjungan dan silaturahmi pertama sebagai Wakil Wali Kota Makassar.
Bahwa tentunya ia ingin menyapa semua jajaran Pemkot Makassar sekaligus melihat kondisi ruangan kerjanya dan ASN Pemkot Makassar.
Perihal di ruang mana akan bekerja, Aliyah Mustika Ilham mengaku belum menentukan. Meski banyak yang merekomendasikan untuk menempati ruangan Ilham Arief Sirajuddin sebelumnya.
Tetapi dikatakannya perlu adanya pembenahan lagi. Dan menunggu kedatangan Pak Wali Kota selesai retret di Magelang.
“Saya menunggu pak wali kota untuk meninjau bersama sekaligus meminta restu beliau untuk ruangan kerjanya,” kata Aliyah Mustika Ilham usai meninjau, War Room, pagi tadi.
“Nantilah. Kita tunggu hasil diskusi dan istikharah yang mana yang terbaik,” tambahnya dengan tertawa kecil.
Dari pantauannya, ruangan lama IAS, alhamdulillah sudah mengalami renovasi yang cukup banyak.
Sejauh touringnya hari ini, ia menyebut kondisi kantor dan ruangan kerja di gedung tower balai kota memang masih dalam pembenahan dan masih butuh finishing.
Dia berharap pemerintahan Mulia ini tetap fokus dan harus merasa dekat dengan bagian jajaran Pemkot Makassar sehingga ada informasi, interaksi dan evaluasi apa saja untuk pembenahan ke depannya.
Setelah melihat-lihat ruang kerjanya, ia bertolak ke Hotel Aston Makassar untuk menghadiri Orientasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, RPJMD Kota Makassar, dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menegaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah harus selaras dengan visi-misi pemerintahan Mulia.
Maka dari itu, penyusunan perencanaan pembangunan lima tahun ke depan menjadi sebuah keharusan.
“RPJMD ini mesti disinkronkan dengan visi-misi kami. Terlepas dari janji politik, ini adalah bentuk komitmen kami kepada masyarakat Kota Makassar,” ujar Aliyah Mustika Ilham usai acara, Senin, 24 Februari 2025.
Ia menekankan bahwa jika perencanaan tidak dikoordinasikan dan disinergikan dengan dinas terkait, maka masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah.
Oleh karena itu, penting bagi seluruh jajaran Pemkot Makassar untuk membangun kolaborasi dan sinergi yang kuat agar RPJMD dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga.
Aliyah Mustika Ilham juga menegaskan bahwa 100 hari kerja awal pemerintahan Mulia akan menjadi prioritas.
Sejumlah program unggulan seperti seragam sekolah gratis dan iuran sampah gratis akan segera direalisasikan, dengan terlebih dahulu dibahas dalam rapat paripurna DPRD setelah Wali Kota kembali ke Makassar.
“Kami ingin memastikan program seperti seragam sekolah gratis ini tidak hanya bermanfaat bagi siswa, tetapi juga melibatkan UMKM lokal agar terjadi sirkulasi ekonomi di Kota Makassar,” tambahnya.
Aliyah Mustika Ilham juga secara resmi membuka kegiatan orientasi ini, menandai langkah awal dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah yang berpihak pada rakyat.
Tinggalkan Balasan